Dorong IKM Kreatif, Pemerintah Fokus Kembangkan Ekosistem

Pengembangan ekosistem industri kreatif menjadi fokus pemerintah lantaran berpotensi besar dengan keragaman budaya dan sumber daya manusia terampil di seluruh Indonesia. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pengembangan ekonomi kreatif menjadi peluang bagi masa depan Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong terciptanya ekosistem industri kreatif di dalam negeri. Apalagi, sektor kreatif yang mayoritas berbasis industri kecil dan menengah (IKM) ini mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

“Dengan terciptanya ekosistem tersebut, tentunya akan memacu desainer untuk menghasilkan produk-produk berkualitas dan inovatif dengan desain yang menarik, sehingga juga dapat meningkatkan citra positif produk Indonesia di pasar domestik dan ekspor,” kata Menperin. Menurutnya, Kemenperin melakukan langkah strategis salah satunya melalui gelaran Indonesia Good Design Selection (IGDS) Award 2019. Gelaran yang tahun ini mengusung tema Indonesian Design Goes Global itu mendorong para desainer produk-produk industri dalam negeri agar bisa berkompetisi di kancah internasional.

Airlangga mengatakan era perdagangan bebas telah meningkatkan persaingan antara produk dalam negeri dan produk-produk dari negara maju maupun negara berkembang. Dengan begitu, peningkatan daya saing menjadi keharusan. Dia mengatakan produk yang mampu bersaing secara global adalah produk yang mengedepankan nilai-nilai inovatif, kreatif, berkualitas, dan orisinal, yang salah satunya dapat direpresentasikan dalam suatu desain. Artinya, desain merupakan elemen penting yang mampu memberikan nilai tambah suatu produk, baik dari sisi penampilan maupun fungsi.

“Dengan desain yang baik suatu produk akan memiliki daya saing dan daya tarik yang lebih baik di mata konsumen.” Airlangga mengatakan peserta IGDS meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2019, ada 333 produk yang terdaftar atau meningkat hingga 37% dibanding tahun sebelumnya. “Dari total tersebut, terus diseleksi dan yang dapat memenuhi syarat menjadi 325 produk, kemudian jadi 172 produk, hingga menjadi 20 finalis,” katanya.

Monitoring Pencegahan covid 19 di Area Salatiga oleh Dispernaker Kota Salatiga

BERIKUT LAPORAN PANTAUAN PENANGANAN PENCEGAHAN COVID 19 ATAS PERINTAH BAPAK SEKDA DI LOKASI MALL/ TOKO YANG POTENSI TENAGA KERJA DAN PENGUNJUNG CUKUP BANYAK

  1. Mol RAMAYANA
  2. Mol ADA BARU
  3. Mol Roma
  4. Superindo
  5. Niki Baru
  6. Toko Zam-Zam
  7. Aneka Jaya
  8. Bank Jateng
  9. Niki Wae

Hasil :

  1. Secara umum Sudah melaksanakan tindak lanjut SE Sekda Nomor 4431/367/103.3 tentang panduan dalam menghadapi Corona Firus .
  2. Sudah menyediakan Hand Zanitazer yang dipasang di depan lokasi Parkir, pintu masuk, tempat kasir, dan tempat stand buah Buah
  3. Ada beberapa Toko yang belum menyediakan Hand Sanitazer, dikarenakan stok habis dan sudah pesan dan sementara disediakan wastafel dan Sabun Cair, sudah dihimbau untuk secepanya menyediakan hand Sanitazer

Sebaran ODP dan PDP Virus Corona di Procinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) terus gencar berupaya melawan virus corona yang ada di wilayahnya. Pasalnya, sebaran wilayah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) virus corona (Covid-19) di Jateng hampir merata. Ada 31 kabupaten/kota di dari 35 kabupaten/kota di Jateng yang terindikasi virus corona. Adapun dari peta sebaran virus corona di Jateng itu, hingga sekarang hanya lima wilayah yang masih bebas indikasi corona, di antaranya Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Grobogan.

1. Wonogiri 4 ODP
2. Karanganyar 2 PDP
3. Sukoharjo 55 ODP
4. Kota Solo 6 PDP dan 5 pos0itif
5. Klaten 2 PDP
6. Karanganyar 2 PDP
7. Sragen 139 ODP
8. Boyolali 1 PDP
9. Blora 120 PDP
10. Rembang 20 ODP
11. Pati 3 ODP
12. Kudus 22 ODP dan 4 PDP
13. Jepara 2 PDP
14. Demak 1 ODP dan 2 PDP
15. Kota Semarang 16 PDP & 3 positif
16. Salatiga 65 ODP & 2 PDP
17. Magelang 2 PDP & 1 positif
18. Kota Magelang 4 ODP & 1 PDP
19. Purworejo 34 ODP
20. Wonosobo 9 ODP
21. Temanggung 311 ODP & 1 PDP
22. Kendal 2 PDP.
23. Kota Pekalongan 30 ODP
24 .Banjarnegara 1 PDP.
25. Kebumen 16 ODP & 2 PDP.
26. Pemalang 2 ODP dan 1 PDP
27. Tegal 20 ODP
28. Kota Tegal 2 PDP
29. Brebes 1 PDP
30. Banyumas 150 ODP & 3 PDP.
31. Cilacap 6 PDP.

Ada Tambahan Positif

Pada Rabu (18/3/2020) ada satu pasien positif corona yang diisolasi di RSUD Dr Moewardi Solo meninggal dunia. Pasien tersebut berasal dari Wonogiri, Jateng. Jenazah pasien positif virus corona langsung dimakamkan pada hari itu juga.

Dirawat di ICU, Eks Presiden Real Madrid Dinyatakan Positif Corona

Pasien itu berjenis kelamin perempuan, berusia 49 tahun itu merupakan warga Wonogiri. Dia telah dirawat di RSUD dr Moewardi selama dua hari, setelah sebelumnya dirawat di sebuah rumah sakit di Wonogiri.

“Pasien ini memiliki riwayat perjalanan yang sama dengan pasien positif Covid-19 yang meninggal sebelumnya di Solo,” kata Ganjar di rumah dinasnya, Puri Gedeh, Kota Semarang, Rabu petang.

Piala Eropa dan Copa America Resmi Ditunda ke 2021

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengatakan dari hasil tracing diketahui jika pasien itu merupakan peserta seminar di Kabupaten Bogor. Dengan demikian, kasus kedua pasien corona yang meninggal dunia ini menambah panjang daftar klaster Bogor.

Dengan data tersebut, ada sembilan pasien positif corona di Jateng dan tiga di antaranya telah meninggal dunia. Data sementara menunjukkan ada ada 42 PDP dan 1.005 ODP.

Menaker Terbitkan Surat Edaran Tentang Pelindungan Buruh dan Kelangsungan Usaha Terkait COVID-19

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19. SE yang ditandatangani tanggal 17 Maret 2020 ini ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.
 
 Dalam SE Menaker ini, disebutkan para Gubernur diminta melaksanakan pelindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait Pemdemi COVID-19 serta mengupayakan pencegahan, penyebaran, dan penanganan kasus terkait Covid -19 di lingkungan kerja.
 
 “Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh,” kata Menaker Ida Fauziyah, di Jakarta, Selasa (17/3/2020).
 
 Menaker Ida Fauziyah mengatakan, bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek COVID-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.
 
 “Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan, ” lanjut Menaker Ida.
 
 Sedangkan bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
 
 “Berkaitan dengan hal-hal tersebut, para Gubernur diminta untuk melaksanakan dan menyampaikan surat edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayahnya masing-masing,”kata Menaker Ida.
 
 Lebih lanjut, Menaker Ida menjelaskan SE ini diterbitkan dengan mempertimbangkan meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 COVID-19 di beberapa wilayah Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi WHO yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk melindungi pekerja/buruh dan kelangsungan usaha.
 
 “Kita minta para Gubernur pengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait COVID-19 di lingkungan kerja,”kata Menaker Ida.
 
 Adapun langkah tersebut diantaranya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); menyebarkan informasi kepada semua jajaran organisasi dan pihak terkait yang berada di wilayah pembinaan dan pengawasannya.
 
 “Mendata dan melaporkan ke instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus CONVID-19 di tempat kerja dan memerintahkan kepada pimpinan perusahaan untuk melakukan antisipasi penyebaran COVID-19 pada pekerja/buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan,”kata Menaker Ida.
 
 Tindakan pencegahan antara lain perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program K3, pemberdayaan Panitian Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.
 
 “Kita juga mendorong setiap pimpinan perusahaan untuk segera membuat rencana kesiapsiagaan dan menghadapi COVID-19 dengan tujuan memperkecil risiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha,”kata Menaker Ida.
 
 Terakhir, dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pengusaha yang beresiko, diduga atau mengalamai sakit akibat COVID-19 maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Tak Miliki Peraturan Perusahaan, PT DGI Kena Sanksi Hukum

undefined
Jakarta-Pengadilan Negeri (PN) Kelas II, Jakarta Selatan, pada Kamis (12/3/2020) menjatuhkan sanksi kepada tersangka, Direktur PT. DGI, H M D denda Rp 5 juta atau hukuman kurungan 1 bulan penjara. Sanksi hukum dijatuhkan menyusul adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan oleh PT. DGI. Sanksi dijatuhkan kepada PT. DGI yang terbukti tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP) itu, digelar dalam sidang dengan berkas perkara No.1/Tipiring/II/2020/PPNS-Naker, perihal sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) PT. DGI. “Kami mendahulukan penegakan hukum preventif edukatif, preventif yustisi. Apabila dua cara tersebut sudah dilakukan, namum masih diabaikan atau tidak diindahkan maka represif yustisia baru dijalankan, ” kata Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, Iswandi Hari, di Jakarta, Kamis (12/3/2020). Iswandi menambahkan penegakan hukum represif yustisia dijalankan semata-mata untuk menjalankan aturan dan menimbulkan efek jera kepada para perusahaan yang melanggar UU Ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan untuk membuat efek jera pengusaha dalam pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan. “Sehingga diharapkan perusahaan bisa taat kepada peraturan ketenagakerjaan, ” ujar Iswandi Hari.

Hari berpendapat, PT. DGI telah  masuk terbukti melanggar Pasal 108 ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang pekerja wajib membuat PP yang berlaku setelah di sahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Sidang Tipiring dengan saksi dari Pengawas Ketenagakerjaan Agus Farich Husni dan  3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sumanti, Herybertus Opat dan Arief Wahyudiana) dihadiri oleh Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Norma Ketenagakerjaan dan K3, Agus Subekti dan Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Norma K3, Ronald F Panggabean.

Menaker: Ruang Dialog RUU Ciptaker Masih Terbuka Lebar

Bandung – Meski draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah masuk ke meja DPR RI pada Bulan Februari 2020, pemerintah memastikan bahwa ruang dialog untuk memberi masukan dan perbaikan atas RUU ini masih terbuka lebar. Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat berdialog dengan perwakilan SP/SB usai mengunjungi BBPLK Bandung di Bandung, pada hari Rabu (11/3).

Sejumlah SP/SB Wilayah Jawa Barat yang berdialog dengan Menaker diantaranya KSBSI, KSARBUMUSI, KSPN, KSPSI. Dialog ini, sebut Menaker, merupakan upaya pemerintah menjelaskan secara gamblang tentang seluk beluk RUU Cipta Kerja. Menaker menyatakan, pihaknya akan terus menyosialisasikan RUU Cipta Kerja kepada SP/SB. Baik mengenai latar belakang maupun poin-poin substansi RUU tersebut.
“Kami menyadari kalau ada yang mengkritisi atau bahkan mungkin menolak, kami harus terus banyak menjelaskan, dan ini yang kami lakukan,” kata Menaker.

Menaker pun mengapresiasi SP/SB yang sudah berkenan melakukan dialog, baik dalam memberikan dukungan maupun kritikan atas RUU Cipta Kerja. “Yang paling penting teman-teman memahami apa yang menjadi isu di luaran, beberapa hal yang ternyata tidak seperti apa yang diatur dalam RUU Cipta Kerja,” jelas Menaker.

Adapun, kunjungan Menaker BBPLK Bandung dalam rangka memastikan BLK telah berkolaborasi dengan dunia industri dalam pelaksanaan pelatihan maupun penempatan lulusan. Tujuannya, pelatihan di BLK tidak hanya melatih SDM saja. Namun juga memastikan lulusan pelatihan dapat masuk ke pasar kerja. “Saya memastikan di BLK ini sudah berkolaborasi dengan industri, dan juga sudah mengikuti sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian, penempatannya pun sudah dikondisikan dengan industri,” jelas Menaker.

Seiring dengan perkembangan teknologi, Menaker juga ingin memastikan BLK mampu memfasilitasi pelatihan bagi angkatan kerja baru, angkatan kerja lama, hingga korban PHK. Nantinya, kebijakan ini akan diperkuat dengan program Kartu Prakerja. Program ini bertujuan untuk skilling, up-skilling, dan re-skilling. Skema tersebut akan diimplementasikan melalui pelatihan di BLK pemerintah maupun LPK swasta dan training center industri. “Jadi kalau dilihat dari kebutuhannya, (peningkatan kompetensi SDM) tidak bisa hanya terpacu dari program-progeam pelatihan di BLK saja,” ujarnya.

EVALUASI KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN IMPOR TPT SEBAGAI BAHAN BAKU UNTUK MENDORONG EKSPOR DI JAWA TENGAH

Semarang, 11 Maret 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Kebijakan Impor dengan tema “EVALUASI KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN IMPOR TPT SEBAGAI BAHAN BAKU UNTUK MENDORONG EKSPOR DI JAWA TENGAH”. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan dilaksanakan di Aula Dinas Lt. 5 dengan menghadirkan narasumber dari Kepala Seksi Barang Konsumsi Tidak Tahan Lama Direktorat Impor Kemendag RI (Dwi Wahyono, S.Si, M.Si), Kepala Seksi Penegakan Hukum Perizinan Daglu Direktorat Tertib Niaga, Kemendag RI (Aribianto, ST), Kasubdit Industri Tekstil Direktorat Industri Tekstil Kementerian Perindustrian (Wahyudi), Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas I Kanwil Bea Cukai Jateng DIY (Cahya Nugraha, SE, MM).

Tujuan kegiatan ini adalah masih banyaknya pelaku usaha (importir) di Jawa Tengah yang belum paham kebijakan impor yang setiap saat berubah, selain itu juga untuk menyampaikan informasi terkini tentang regulasi impor barang tekstil dan produk tekstil guna memperlancar para produsen importir guna memenuhi bahan baku untuk keperluan ekspor Jawa Tengah, termasuk menyampaikan strategi dan upaya peningkatan produksi komoditas industri pengolahan dalam memanfaatkan besarnya peluang kebutuhan impor para pembeli pasar dunia. Sesuai arahan Presiden RI tentang percepatan pembangunan di Jawa Tengah yang tertuang pada Perpres no 79 tahun 2019 maka Dinas Perindusrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah membuat rencana induk percepatan pembangunan ekonomi sektor industri dan perdagangan dengan berbagai kegiatan seperti pelatihan teknis, rapat koordinasi, bintek, forum  dan perluasan pemasaran. Seperti kita ketahui bersama bahwa perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,41% diatas nasional sebesar 5,02%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan industri pengolahan dengan pangsa diatas 30 persen. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, industri pengolahan juga menyerap tenaga kerja terbesar kedua setelah sektor pertanian, namun industri pengolahan menunjukan trend yang cenderung melamban dalam beberapa tahun terakhir. Industri pengolahan Jawa Tengah utamanya disumbangkan oleh  subsektor makan minum, pengolahan tembakau, batu bara dan pengilangan migas serta industri TPT. 

Sementara dari sisi ekspor, pengembangan industri manufaktur diprioritaskan pada industri yang berkonstribusi besar terhadap peningkatan ekspor Jawa Tengah, kedepan terus dikembangkan ekspor industri-industri subtitusi impor yang dapat diolah di dalam negeri sehingga tidak banyak menguras devisa untuk keperluan impor. Ekspor Jawa Tengah sendiri utamanya disumbangkan oleh komoditas TPT, kayu dan furniture dan alas kaki, dimana sampai dengan Januari 2020 komoditas TPT mengalami penurunan 1,2% bila dibandingkan bulan sebelumnya pada periode yang sama. Jawa Tengah memiliki sektor unggulan ekspor TPT dengan target pertumbuhan berkisar 5,4 – 5,8 % di tahun 2020, akan tetapi saat ini industri Tiongkok mulai berhenti akibat dampak virus corona padahal industri tekstil masih bergantung pasokan impor dari China dengan nilai sebesar 32% (Bank Indonesia, 20-02-2020). Untuk itu diperlukan terobosan atau menjajaki cara lain agar tidak tergantung impor dari China yakni dengan mencari negara alternative impor dari India, Pakistan atau Vietnam (Bank Indonesia,20-02-2020).

Kami berharap agar kegiatan bimtek ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mensinergikan kebijakan antara pusat dan daerah serta membangun komunikasi dengan para pengusaha yang bergerak di sektor industri tekstil dan untuk mendorong ekspor di Jawa Tengah