Ekspor Tembus USD 892 Juta, Industri Kerajinan Nasional Kian Kompetitif

Industri kerajinan merupakan sektor yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari sumbangsihnya terhadap devisa melalui capaian ekspor produknya, yang pada tahun 2019 nilainya menembus hingga USD892 juta (sekitar Rp12,48 triliun) atau naik 2,5% dari perolehan tahun 2018 sebesar USD870 juta.

“Melihat potensi industri kerajinan nasional tersebut, kami optimistis nilai eskpor produknya akan semakin meningkat seiring adanya perbaikan mulai dari aspek kualitas produk sampai pada segi desain dan kemasan,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih di Jakarta.

Dirjen IKMA menegaskan, kekuatan Indonesia dalam upaya pengembangan industri kerajinan yang bisa berdaya saing, juga didukung melalui kekayaan sumber daya alam dan budaya serta ketersediaan perajin yang terampil. Hal ini membuat produk kriya nasional mampu kompetitif di kancah domestik hingga global.

“Apalagi, ditopang dengan pemanfaatan teknologi terkini, yang sejalan dengan penerapan Making Indonesia 4.0 dalam kesiapan memasuki era industri 4.0. Jadi, tidak hanya untuk industri skala besar saja, tetapi juga industri kecil dan menengah (IKM),” tuturnya. Dalam hal ini, Kemenperin memiliki kegiatan workshop e-Smart IKM serta program restrukturisasi mesin dan peralatan produksi.

Gati bertekad, pihaknya ingin mewujudkan Indonesia menjadi salah satu produsen kerajinan terbesar di dunia. “Tentunya, untuk mencapai target tersebut, diperlukan kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak, termasuk Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas),” imbuhnya.

Guna memberikan ruang bagi perajin Indonesia untuk mempromosikan produk kriya unggulannya, Dekranas kembali menggelar pameran dan bazaar yang menampilkan produk-produk kerajinan khas Indonesia. Ajang yang juga diapresiasi oleh Kemenperin ini diselenggarakan dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-40 Dekranas.

Ketua Panitia Syukuran HUT ke-40 Dekranas, Yantie Airlangga menyampaikan, gelaran pameran dan bazaar tahun ini memilih Pulau Madura sebagai ikon. Hal ini mengingat Pulau Madura sebagai salah satu penghasil batik potensial, yang merupakan warisan budaya bangsa dan tinggi nilainya. 

“Adapun tagline yang dipilih adalah Aku Cinta Kriya Indonesia. Dengan mencintai Kriya Indonesia, kita mau membeli  dan memakai kriya Indonesia, ujarnya. Selain acara pameran dan bazaar, pada rangkaian syukuran HUT Dekranas itu juga digelar tarian Madureh dari Madura, fashion show batik Madura, serta pertunjukan seni tari yang dibawakan oleh Pengurus Dekranas. 

Ketua Umum Dekranas, Wury Ma’ruf Amin mengemukakan, Dekranas yang sudah menginjak usia empat dasawarsa ini diharapkan semakin produktif dan berperan besar pengabdiannya dalam  pegembangan kriya Indonesia. Selama 40 tahun ini sudah banyak program kegiatan yang dilakukan Dekranas maupun Dekranasda, yang bekerja sama dengan instansi pemerintah, BUMN maupun swasta, untuk membina perajin serta melestarikan dan mengembangkan kriya Indonesia,” jelasnya.

Wury mengajak seluruh pengurus Dekranas maupun Dekranasda untuk lebih giat dan bersemangat dalam menjalankan program kerja Dekranas, terutama untuk mencapai visi dan misi Dekranas, dalam mendukung kemandirian ekonomi Indonesia. 

“Hal ini salah satunya dilakukan melalui pengembangan sektor kriya yang berbasis kearifan lokal, bernilai tambah tinggi, dan berdaya saing, sehingga mampu kompetitif di pasar dalam maupun luar negeri, yang pada akhirnya dapat  menjadi motor penggerak ekonomi nasional,” paparnya.

Dongkrak Utilitas, Kemenperin Pacu Investasi Industri Pelumas

Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan investasi di sektor industri pelumas guna memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor. Selain memasok permintaan sektor otomotif, apabila nanti kapasitas produksi terdongkrak, industri pelumas juga diharapkan bisa mengisi peluang untuk mendukung sektor manufaktur.

“Baik itu investasi baru maupun yang ekspansi, kami akan dorong produsen pelumas di dalam negeri dapat memacu produksinya untuk industri,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam seusai Peletakan Batu Pertama Perluasan Pabrik Pelumas Shell di Bekasi, Jawa Barat.

Oleh karena itu, Kemenperin berupaya meningkatkan utilitas industri pelumas di dalam negeri, yang saat ini kapasitas terpasangnya mencapai mencapai 2,04 juta kilo liter (KL) per tahun. Sementara kebutuhan pelumas dalam negeri mencapai 1,14 juta KL per tahun.

“Pelumas yang diproduksi di dalam negeri sebesar 908.360 KL. Untuk kebutuhan otomotif, hampir 781 ribu KL lebih, sedangkan pelumas industri 127 ribu kilo liter per tahun” ungkap Khayam. Selanjutnya, Kemenperin juga bertekad menekan impor pelumas dengan memacu investasi di tanah air untuk menghasilkan produk substitusi impor.

“Maka itu, kami mendorong industri di dalam negeri untuk memacu produksinya, sehingga kebutuhan yang ada bisa dipenuhi oleh produk dalam negeri. Kalau ada kapasitas tambah ini nanti kita jaga, impornya kita kendalikan. Jadi, kalau kapasitas terpasang sudah naik akan semakin bisa memenuhi,” paparnya.

Di samping itu, ke depannya, Kemenperin mengarahkan untuk pengembangan produksi biopelumas. Namun demikian, hal tersebut perlu ditopang melalui penerapan teknologi tinggi dan kegiatan riset. “Ada beberapa perusahaan, seperti dari Korea, bahkan juga Shell yang berminat masuk ke biopelumas,” imbuhnya.

Salah satu upaya konkret yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot daya saing industri pelumas, antara lain dengan memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) pelumas secara wajib. “Melalui penerapan SNI atau regulasi teknis yang berbasiskan standardisasi ini diharapkan dapat dicegah beredarnya produk pelumas berkualitas rendah di pasar domestik,” tegasnya.

Selain untuk melindungi produsen dan konsumen di dalam negeri, SNI juga ditargetkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, mempromosikan industri prioritas, mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis digital, serta menciptakan nilai tambah tinggi di dalam negeri seiring dengan penerapan industri 4.0.

Saat ini, terdapat 44 perusahaan produsen pelumas di dalam negeri, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.157 orang. Selain itu, ditambah tenaga kerja dari 140 perusahaan importir dan 580 perusahaan distributor pelumas, total tenaga kerja di sektor tersebut mencapai 4.898 orang.

“Karena itu, pemerintah juga mendorong melalui kebijakan insentif fiskal agar tercipta keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya manusia berkualitas di industri pelumas,” sebutnya.

Kemenperin memberikan apresiasi kepada PT Shell Indonesia yang telah merealisasikan komitmennya dalam meningkatkan investasi dan kapasitas industri pelumas, guna mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

“Tentunya harapan kami, PT Shell Indonesia dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah, baik dalam peningkatan kapasitas industri sektor pelumas, maupun dalam pengembangan litbang dan teknologi pelumas di tanah air sehingga memberikan kontribusi yang nyata bagi sektor industri dan perekonomian nasional,” tandasnya.

Lebih lanjut, Khayam juga mengapresiasi PT Shell Indonesia yang telah berhasil memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) untuk seluruh varian produk pelumas otomotif dan berhak membubuhkan tanda SNI pada label produk pelumas.

“Seiring dengan rencana peningkatan kapasitas dan perluasan pabrik ini, diharapkan agar nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pelumas Shell dapat terus ditingkatkan dengan mengembangkan bahan baku pelumas di Indonesia,” ujarnya.

President Director and Country Chair Shell Indonesia, Dian Andyasuri menyampaikan, Shell Indonesia menginvestasikan perluasan pabrik pelumas (Lubricant Oil Blending Plant /LOBP) berkelas dunia yang berlokasi di Marunda, Bekasi untuk menggandakan kapasitas produksinya. Perluasan pabrik dari sebelumnya 7,5 hektar menjadi 9 hektar ini akan mampu memproduksi 300 juta liter produk pelumas per tahun.

“Ekspansi ini memungkinkan Shell untuk memenuhi permintaan pasar pelumas dalam negeri yang terus meningkat dan berkontribusi dalam pengembangan industri hilir di Indonesia,” tuturnya. Shell juga bertekad untuk terus menjunjung teguh semangat ‘Shell untuk Indonesia’ dengan menjadi mitra strategis bagi Pemerintah Indonesia.

Perkuat Struktur Industri Farmasi, Kemenperin Dorong Riset Berbasis Inovasi

Kementerian Perindustrian terus mendorong industri farmasi di dalam negeri agar semakin meningkatan kegiatan risetnya, sehingga dapat menghasilkan inovasi produk yang berdaya saing tinggi. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik dan permintaan ekspor.


“Kami ingin memperkuat struktur industri farmasi di dalam negeri. Salah satunya melalui kegiatan riset, seperti untuk pengembangan obat herbal,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika melakukan kunjungan kerja di PT Dexa Laboratories of Biomolecular Science, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Menperin memberikan apresiasi kepada Dexa Group selaku perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1969 ini mampu menyediakan berbagai produk farmasi yang berkualitas. Produk-produk Dexa Group tidak hanya untuk konsumen lokal, tetapi juga telah diekspor ke berbagai negara di empat benua, yakni Afrika, Asia, Amerika, dan Eropa.

“Dexa Group merupakan salah satu sektor pionir dalam pengembangan industri farmasi di Indonesia,” ungkapnya. Bahkan, laboratorium yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, telah mendapatkan sertifikat internasional dari Inggris.

Agus menambahkan, pihaknya bertekad untuk terus menumbuhkan sektor industri farmasi di tanah air dengan memperluas akses pasar dan meningkatkan utilisasinya. “Kami berharap produk-produk industri farmasi kita bisa terserap optimal di dalam negeri, seperti melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Ini salah satu yang perlu diakselerasi,” imbuhnya.

Kemudian, Kemenperin turut mendorong upaya industri farmasi agar dapat mengurangi impor bahan baku dan menghasilkan substitusinya. Selanjutnya, Menteri AGK mendukung untuk sosialisasi mengenai Obat Modern Asli Indonesia (OMAI).

Mengenai langkah substitusi bahan baku impor farmasi, Dexa Group sebagai perusahaan nasional telah mengupayakan kemandirian bahan baku farmasi melalui OMAI sejak tahun 2005. OMAI merupakan obat-obatan yang bahan bakunya berasal dari alam Indonesia, sehingga mudah didapatkan dan tidak tergantung dengan impor.

Ferry Soetikno selaku Pimpinan Dexa Group mengatakan, dalam ranah industri, ketergantungan industri farmasi nasional terhadap bahan baku impor, salah satunya melalui pengoptimalan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). “Regulasi TKDN ini sejalan dengan Inpres 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, menurut Ferry, dorongan pemerintah terhadap penggunaan produk hilirisasi hasil riset dalam negeri seperti OMAI ke dalam fasilitas kesehatan nasional juga perlu dipercepat untuk memberikan kepastian pasar bagi industri. “Industri perlu kepastian pasar untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan produk obat lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Executive Director Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences (DLBS) Raymond Tjandrawinata mengemukakan, Dexa Group berkomitmen melakukan kegiatan riset di tingkat hulu dengan mengembangkan sediaan farmasi dan memproduksi Active Pharmaceutical Ingredients (API) yang berasal dari makhluk hidup. Di tingkat hilir, inovasi pengembangan dari DLBS ini menghasilkan empat produk Fitofarmaka di Indonesia dan sejumlah produk obat herbal terstandar .

Lebih lanjut, Raymond menjelaskan, industri memerlukan stimulus dari pemerintah untuk mendorong pengembangan produksi bahan baku dalam negeri baik di tingkat hulu maupun hilirnya. “Industri farmasi harus mendapat dukungan untuk pengembangan bahan baku dalam negeri sebagai produk substitusi impor,” terangnya.

Raymond mencontohkan salah satu produk OMAI Dexa Group adalah Inlacin. Inlacin merupakan obat diabetes Fitofarmaka berbahan baku bungur dan kayu manis yang diperoleh dari petani di  daerah Gunung Kerinci di Jambi. “Produk ini telah teruji klinis dan memiliki efikasi yang sama dengan obat diabetes berbahan baku kimia seperti Metformin. Produk ini juga telah diekspor ke Kamboja dan Filipina,” katanya.

Selain Inlacin, produk Fitofarmaka lainnya adalah Redacid berbahan baku kayu manis yang bermanfaat untuk mengatasi gangguan lambung, kemudian Disolf berbahan baku cacing tanah yang bermanfaat untuk memperlancar peredaran darah, dan Stimuno yang merupakan produk imunomodulator atau peningkat imun berbahan baku meniran.

Sektor prioritas

Di sisi lain, Kemenperin juga terus memacu pengembangan industri farmasi di tanah air agar mampu berdaya saing hingga kancah global. Adapun langkah strategis yang perlu dijalankan, antara lain adalah mendorong masuknya investasi untuk memperkuat struktur manufaktur dalam negeri dan menghasilkan produk substitusi impor.

“Industri farmasi merupakan salah satu sektor yang diprioritaskan dalam pengembangannya, karena diharapkan dapat berperan besar menjadi penggerak utama perekonomian nasional di masa yang akan datang,” papar Menperin.

Pada kesempatan yang sama, Menperin memberikan apresiasi kepada PT. Kalbio Global Medika (KGM), salah satu anak perusahaan PT. Kalbe Farma Tbk yang fokus pada pembuatan produk-produk biologi, mulai dari pembuatan bahan baku obat sampai produk jadi.

“Kami apresiasi KGM mampu memenuhi standar kualitas yang berlaku baik lokal maupun internasional sehingga menghasilkan produk berkualitas untuk pasar lokal maupun diekspor ke berbagai negara,” tuturnya. Bahkan, KGM adalah pabrik produk biologi yang mempunyai sertifikat CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dan saat ini  fokus menggunakan sel mamalia sebagai  sel benih (cell bank).

Pemerintah telah mencanangkan program akselerasi pengembangan sektor strategis tersebut melalui penerbitan Paket Ekonomi Kebijakan XI yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan (Alkes). “Tujuan Inpres ini adalah menciptakan kemandirian industri farmasi dan alkes nasional, sehingga masyarakat memperoleh obat dengan mudah, terjangkau, dan berkesinambungan,” tutur Agus.

“Kami mendorong industri farmasi nasional untuk terus berupaya membangun struktur yang dalam dan terintegrasi agar mampu menghasilkan produk-produk dengan inovasi baru dan bernilai tambah tinggi,” tegas Agus. Oleh karena itu, guna menciptakan tujuan tersebut, diperlukan iklim usaha yang kondusif, ketersediaan bahan baku dan penguasaan teknologi.

Hingga saat ini, kekuatan industri farmasi di dalam negeri, didukung sebanyak 206 perusahaan, yang didominasi 178 perusahaan swasta nasional, kemudian 24 perusahaan Multi National Company (MNC), dan empat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Suplai produk farmasi di pasar domestik, mampu dipenuhi oleh produksi lokal sebesar 76%,” ungkap Agus.

Kemenperin mencatat, pada kuartal IV tahun 2019, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional mampu tumbuh 18,57% atau melonjak drastis dibanding pertumbuhan kuartal III-2019 yang menyentuh angka 9,47%. Capaian tersebut juga melampaui pertumbuhan ekonomi sebesar 4,97% pada kuartal IV-2019.

Sementara itu, nilai PDB industri kimia, farmasi, dan obat tradisional pada kuartal IV tahun 2019 mencapai Rp22,26 triliun, melonjak dibanding kuartal III-2019 sebesar Rp20,46 triliun. Berikutnya, sepanjang tahun 2019, nilai ekspor produk industri farmasi dan obat tradisional menembus hingga USD597,7 juta, naik dibanding perolehan di tahun sebelumnya sekitar USD580,1 juta.

“Artinya, dari capaian-capaian tersebut, industri farmasi merupakan salah satu sektor yang memiliki kinerja gemilang dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” ujar Agus. Guna menekan defisit neraca dagang di sektor industri farmasi, Kemenperin memacu tumbuhnya industri di sektor hulu atau produsen bahan baku, karena nilai tambah produk farmasi akan meningkat jika sektor hulu dan hilir terintegrasi.

“Untuk mengembangkan industri hulu dan penghasil produk substitusi impor, memang perlu investasi. Dalam hal ini, pemerintah telah memfasilitasi melalui pemberian insentif fiskal, di antaranya berupa tax allowance dan tax holiday. Selain itu, serta super tax deduction yang diberikan bagi industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi dan menciptakan inovasi melalui kegiatan R&D,” tandasnya.

Pelatihan Menjahit Dispernaker untuk Sementara di Tunda

Dampak virus corona telah mengenai berbagai sektor kehidupan, baik ekonomi, pemerintahan. Salah satunya berdampak pada pelatihan menjahit yang sudah dilaksanakan oleh Dispernaker pada tanggal 9 Maret 2020 hingga 4 April 2020 yang berlokasi di BLK belakang Pasar Sapi untuk sentara ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dengan diberikan penjelasan kepada peserta dan pelatih bisa memakluminya.

Hadapi Pandemi Korona, Kemenperin Pacu Gairah Pelaku Industri Nasional

Kementerian Perindustrian terus mendorong gairah pelaku industri di dalam negeri agar tetap berproduksi guna memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor. Langkah strategis yang telah dilakukan antara lain adalah menjaga ketersediaan bahan baku, meskipun di tengah kondisi tekanan ekonomi global sampai dampak terhadap pandemi virus korona (Covid-19).

“Kami bertekad untuk semakin memacu geliat dari pelaku industri kecil dan menengah (IKM), supaya kinerja mereka bisa kembali pulih,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta.

Dirjen IKMA mengakui, pada awal merebaknya virus korona di Wuhan, China, kegiatan IKM di dalam negeri cukup terpengaruh karena sebagian bahan baku berasal dari Negeri Tirai Bambu tersebut. Namun saat ini, beberapa produsen di China sudah mulai beroperasi.

“Momentum ini harus menjadi titik balik bagi IKM di Indonesia untuk mulai meningkatkan produksinya. Bahkan, kami berharap, kegiatan ekspor mereka mampu kembali normal,” paparnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjono, bahwa bahan baku yang berasal dari China sudah kembali masuk ke Indonesia, meski jumlahnya belum maksimal. “Sebagian sudah masuk ke dalam negeri, seperti tekstil, logam, dan permesinan meski dalam jumlah terbatas,” ungkapnya.

Angkanya pun bervariasi mulai 20%-40% pada setiap kebutuhan bahan baku. Guna mempermudah prosedur impor, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus bagi sektor industri manufaktur di tanah air. “Misalnya, mempermudah prosedur untuk bahan baku yang berasal dari China,” ujarnya.

Kemudian, melakukan relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) Impor. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor ini diberikan kepada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan Wajib Pajak KITE IKM.

Relaksasi tersebut berlaku selama enam bulan terhitung mulai bulan April hingga September 2020 dengan total perkiraan pembebasan sebesar Rp8,15 triliun. Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya memberikan ruang cashflow bagi industri sebagai kompensasi switching cost (biaya sehubungan perubahan negara asal impor).

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebutkan, ada 19 sektor industri yang akan mendapat pembebasan bea masuk agar mudah mendapatkan bahan baku. Jumlah tersebut berdasarkan usulan dari pelaku usaha. Ada 1.022 kode HS yang masuk dalam relaksasi dan telah melalui verifikasi tahap pertama. Sementara yang perlu mendapat prioritas, di antaranya sebesar 313 HS dengan dasar prinsip percepatan keberlangsungan produksi. Ke depan, pemerintah terus mengevaluasi dan jika dibutuhkan pengaturan-pengaturan yang terbaru, dipastikan akan dapat dilakukan.

Berikut daftar 19 sektor manufaktur yang mendapat relaksasi untuk impor bahan bakunya, yakni industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri alat angkutan lainnya, industri makanan, industri logam dasar, industri kertas dan barang dari kertas, industri minuman, industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional, serta industri kendaraan bermotor, trailer, dan semitrailer.

Selanjutnya, industri karet, barang dari karet, dan plastik, industri barang galian bukan logam, industri pakaian jadi, industri peralatan listrik, industri tekstil, industri mesin dan perlengkapan YTDL, industri barang logam, bukan mesin, dan peralatannya, industri percetakan dan reproduksi media rekaman, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki, industri furnitur, serta industri komputer, barang elektronik, dan listrik.

Kemudahan lainnya, sepanjang program kerja dari rumah (work from home) selama dua pekan yang diinisiasi oleh pemerintah, Kemenperin tetap membuka Unit Pelayanan Publik (UPP). Fokus layanannya hanya untuk input dan pengambilan dokumen. Namun harus melalui perjanjian terlebih dahulu melalui nomor WA: 0819-97313879. Operasional UPP Kemenperin yang sebelumnya berada di lantai 4 Gedung Kemenperin, sementara dipindahkan di lantai 1 atau lobi Gedung Kemenperin. Loket UPP beroperasi pukul 09.00-12.00 WIB. Sedangkan, bagi pelaku industri yang menghendaki konsultasi, juga dapat menghubungi nomor WA: 0819-500-7755, 0878-01084059, dan 0878-01084069 atau ke nomor telepon 021-5229585 dan email: upp_pusat@kemenperin.go.id. Waktu konsultasi online dimulai pada pukul 09.00-14.30 WIB.

Kemenperin Proaktif Cegah Penyebaran Covid- 19

Kementerian Perindustrian terus berupaya mencegah penyebaran Covid-19 yang disebabkan oleh virus korona baru. Salah satunya melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan dan fasilitas gedung Kemenperin.

“Kemarin, kami melakukan penyemprotan cairan disinfektan di gedung Kemenperin yang terdiri dari 21 lantai serta fasilitas-fasilitas lainnya,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjono di Jakarta, Senin

Sekjen Kemenperin menjelaskan, penyemprotan disinfektan ini merupakan tindakan preventif untuk memberikan rasa aman kepada seluruh pegawai di lingkungan Kemenperin dan tamu yang datang, sehingga setiap pekerjaaan atau pelayanan yang dilaksanakan bisa berjalan baik dan lancar.

“Untuk upaya pencegahan Covid-19 ini, sebelumnya kami sudah melakukan pengecekan suhu tubuh bagi pegawai dan tamu yang memasuki Kemenperin serta menyediakan fasilitas untuk menjaga kebersihan, seperti menyiapkan hand sanitizer di setiap lantai gedung dan pintu masuk,” paparnya.

Menurut Sigit, Kemenperin memprioritaskan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 serta terus memantau dan mengikuti langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam penanganannya. “Kami berupaya menyikapi keadaan ini dengan cermat dan cepat, sehingga terus mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk bersama-sama mencegah penyebaran virus dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan kerja,” tegasnya.

Guna melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus korona, Kemenperin juga aktif menyampaikan pengumuman mengenai imbauan menjaga kesehatan kepada pegawai dan tamu yang ada di lingkungan Kemenperin.

Di samping itu, untuk para pegawai, khususnya pejabat level Eselon 4 ke bawah atau yang ke kantor menggunakan sarana transportasi umum (termasuk commuter line), serta pegawai yang berusia di atas 50 tahun, Kemenperin memberikan kemudahan kepada mereka bisa bekerja dari rumah atau secara online. Kebijakan ini berlaku sampai dua minggu ke depan. Sementara itu, Unit Pelayanan Publik (UPP) Kemenperin tetap beroperasi memberikan pelayanan mulai pukul 09.00-15.00 WIB di lantai dasar Gedung Kemenperin.

Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Hal ini melalui penerbitan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona VirusDisease 2019 (Covid-19).

Melalui Kepres yang diteken pada 13 Maret 2020 ini, yang akan menjadi ketua dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 adalah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo. Lalu, yang bertindak sebagai Wakil Ketua, yakni Asisten Operasi Panglima TNI dan Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara RI.

Adapun yang menjadi pengarah Gugus Tugas ini adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Kesehatan, serta Menteri Keuangan .

Kolaborasi lintas sektor akan diperkuat untuk kerja gugus tugas secara terpadu dan terencana dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19. Percepatan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh gugus tugas akan melibatkan seluruh sumber daya secara pentahelix, yakni meliputi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, peneliti, dunia usaha, akademisi, para pakar, serta media.

Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 antara lain adalah menetapkan dan melaksanakan percepatan penanganan Covid-19, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan, melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan, mengerahkan sumber daya manusia untuk pelaksanaan kegiatan serta, melaporkan semua pelaksanaan kegiatan kepada Presiden.

Preventif Corona, Balai Kemenperin Buat Inovasi Gazebo Covid-19

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Sekjen Kemenperin) Achmad Sigit Dwiwahjono (kanan) mencoba Gazebo (Gardu Zterilisasi Body) Covid-19 yang merupakan inovasi dari Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) dan Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) untuk menyemprotkan desinfektan ke tubuh yang diletakan di lobi depan Gedung Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Senin (23/3).

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita berada di dalam Gazebo (Gardu Zterilisasi Body) Covid-19 inovasi dari Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) dan Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) yang berfungsi menyemprotkan desinfektan ke seluruh tubuh, Senin (23/3). Alat tersebut diletakan di lobi depan kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Sekjen Kemenperin) berada di dalam Gazebo (Gardu Zterilisasi Body) Covid-19 inovasi dari Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) dan Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) yang berfungsi menyemprotkan desinfektan ke seluruh tubuh agar steril dari virus, Senin (23/3).