Kemenperin Pastikan Kemasan Galon Produk Air Minum Sesuai Aturan

Kementerian Perindustrian terus mendorong industri makanan dan minuman menghasilkan produk yang berdaya saing sekaligus juga memastikan keamanannya bagi konsumen. Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah standar mutu produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), termasuk kemasan galon yang berbahan polietilena tereftlat (PET) maupun polycarbonate (PC).

“Dalam industri AMDK, ada produk yang menggunakan kemasan galon PET dan PC. Kedua jenis kemasan tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Misalnya PET yang dapat didaur ulang, atau jenis PC yang dapat diguna ulang dengan proses pembersihan yang ketat dan tepat,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Abdul Rochim di Jakarta, Kamis (20/8).

Dirjen Industri Agro menjelaskan, produk AMDK dengan kemasan galonPETmaupunPCdinilai aman bagi konsumen. Hal ini karena telah melalui proses pengujian parameter Standar Nasional Indonesia (SNI) di laboratorium yang telah ditunjuk dan endapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). “Pengawasan terhadap produk AMDK juga dilakukan secara berkala, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap fasilitas dan proses pembersihan galon isi ulang,” tuturnya.

Rochim menegaskan, pihaknya bertekad untuk menjaga konsistensi kinerja sektor-sektor binaannya yang selama ini menjadi penopang kelompok manufaktur. Misalnya, industri makanan dan minuman yang di dalamnya terdapat produsen AMDK, mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

“Jadi, Kemenperin terus mendorong agar kualitas produk maupun kemasan yang digunakan sesuai aturan dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya. 

Terkait regulasi kemasan pangan tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan Pangan Plastik. “Kami pastikan bahwa jenis PET dan PC adalah termasuk ke dalam bahan kemasan yang aman digunakan untuk pangan,” lanjutnya.

Rochim menyebutkan, produk AMDK yang beredar di pasar dalam negeri sudah memenuhi SNI 3553:2015, SNI 6241:2015, SNI 6242:2015 dan SNI 7812:2013sesuai dengan persyaratan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI), yang tertuang dalam Permenperin No. 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenperin No. 78 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami dan Air Minum Embun Secara Wajib.

SPPT SNI menjadi dasar dalam pengeluaran izin edar Makanan Dalam (MD) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk produk AMDK agar dapat diperjualbelikan di pasar. Regulasi terkait keamanan kemasan pangan juga diatur dalam Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan. “Sehingga kami menekankan produk pangan yang terdaftar pada MD BPOM harus memenuhi persyaratan keamanan kemasannya juga,” papar Rochim.

Kemenperin mencatat, industri mamin merupakan salah satu sektor yang konsiten memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.  Meski mengalami tekanan berat akibat dampak pandemi Covid-19, sektor tersebut masih mampu tumbuh positif. Pada triwulan II tahun 2020 mamin tumbuh sebesar 0,22% secara tahunan (y-o-y).

“Pertumbuhan positif sektor industri mamin harus terus dijaga dan tentunya harus terus ditingkatkan sehingga dapat konsisten memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional,” ungkapnya.

Kemenperin Terus Dongkrak Daya Saing Kawasan Industri

Kementerian Perindustrian terus mendorong pembangunan kawasan industri yang berdaya saing sehingga menjadi daya tarik bagi para investor. Untuk itu, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang memadai guna menciptakan kawasan yang terpadu.

Direktur Perwilayahan Industri Kemenperin Ignatius Warsito menyatakan, fokus pembangunan industri di setiap kawasan ditentukan sesuai dengan kompetensi di daerah sekitar. Di Jawa Tengah misalnya, kawasan industri yang akan dipacu berkaitan dengan produk kayu, tekstil, dan fesyen.

“Itu sebabnya, Kawasan Industri Brebes yang sedang dibangun akan dipersiapkan untuk industri tekstil, kulit, dan alas kaki,” ujarnya dalam webinar bertajuk Peran Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Mendukung Kemudahan Berinvestasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.

Secara garis besar, Kemenperin memfokuskan kawasan industri di Pulau Jawa untuk sektor manufaktur padat karya, padat modal, hingga berteknologi tinggi. Sedangkan di luar Pulau Jawa, kawasan industri akan diisi dengan sektor berbasis sumber daya alam. “Salah satu contohnya adalah Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah yang dikhususkan untuk industri logam berbasis nikel,” sebutnya.

Pengelompokan industri sejenis, menurut Warsito, juga dapat menguntungkan pihak perusahaan. “Pengaturan logistik lebih efektif karena bisa memanfaatkan moda yang sama,” ucapnya. Selain itu, pemerintah akan mengintegrasikan kawasan-kawasan industri dengan jalan tol Trans Jawa. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik dan membantu meningkatkan lalu lintas di tol tersebut.

Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Dody Widodo mengatakan, kawasan industri memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi nasional. Selain itu, kawasan industri dinilai dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan penyediaan infrastruktur, menyediakan lapangan kerja yang luas, serta menarik investasi.

“Bahkan juga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan yang berlokasi di kawasan industri sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan bertambahnya lapangan kerja, pendapatan masyarakat juga akan meningkat dan berdampak pula pada peningkatan pendapatan ekonomi wilayah,” paparnya.

Hal tesebut sesuai dengan pidato Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan MPR RI, yang menekankan bahwa pengembangan kawasan industri perlu didasarkan pada hilirisasi industri dan bersinergi dengan UMKM. Upaya ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Menurut Dody, pembangunan kawasan industri dapat mendorong tumbuhnya industri pendukung dan industri besar, baik sektor swasta maupun sektor publik. “Selain itu, mewujudkan pembangunan industri yang terdesentralisasi ke seluruh wilayah, kemudian mendukung peningkatan kualitas lingkungan secara menyeluruh,” imbuhnya. Ia memaparkan, dengan adanya kawasan industri yang berdiri sesuai aturan hukum yang berlaku, masalah atau konflik penggunaan lahan akan dapat dihindari.

Lebih lanjut, pengembangan kawasan industri di Indonesia telah didukung dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Regulasi ini diharapkan dapat menjawab peran strategis kawasan industri yang bertujuan, antara lain mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri.

Berikutnya, meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing investasi dan industri, memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang, serta menciptakan lapangan kerja.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah diusulkan pengembangan 27 kawasan industri baru. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan, dari jumlah tersebut, hanya dua kawasan yang akan didirikan di Pulau Jawa. “Misi kami agar disparitas ekonomi bisa teratasi melalui pertumbuhan industri manufaktur. Setiap 1.000 hektare lahan yang akan digunakan untuk industri manufaktur diharapkan mampu menambah satu persen pertumbuhan ekonomi,” paparnya.

Kemenperin mencatat, hingga Juni tahun 2020, telah terbangun sebanyak 118 kawasan industri yang tersebar di seluruh indonesia. Sepanjang lima tahun, terjadi peningkatan kawasan industri, baik dari sisi jumlah maupun luasannya.

Dari sisi jumlah, terjadi peningkatan sebesar 47,5%. Sementara dari sisi luas mengalami peningkatan 15.662,02 hektar atau sebesar 43,26%. “Di luar Jawa mengalami peningkatan sebanyak 14 kawasan industri dengan penambahan luas lahan seluas 8.664,36 hektare hingga saat ini,” sebut Dody.

Industri Logam Ekspor 2.000 Ton Baja Aluminium

Industri logam di dalam negeri terus memperkokoh daya saingnya hingga kancah global. Capaian ini membuktikan bahwa produk lokal semakin kompetitif sekaligus memberikan kontribusi signfikan bagi perekonomian nasional.

“Dalam hal ini, kami memberikan apresiasi kepada PT Tata Metal Lestari, karena di tengah kondisi pandemi Covid-19 mampu menyumbang devisa melalui ekspornya,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Doddy Rahardi di Jakarta.

Kepala BPPI menyampaikan, PT Tata Metal Lestari mengekspor sebanyak 100 kontainer baja berlapis aluminium seberat 2.000 ton ke pasar Australia, Thailand dan Puerto Rico (Amerika Serikat). “Ini menjadi wujud nyata dari industri manufaktur kita, bahwa di tengah tekanan pandemi masih bisa bersaing, bahkan melakukan ekspor,” tuturnya.

Menurut Doddy, industri manufaktur nasional berupaya terus agresif menembus pasar ekspor, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada pidatonya mengenai RAPBN tahun anggaran 2021 untuk antisipasi risiko dari ketidakpastian ekonomi dunia dan akibat pandemi Covid-19. Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Selanjutnya, APBN 2021 mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan daya saing ekonomi, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital, serta pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

Pelepasan ekspor tersebut juga sejalan dengan tema peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia, yakni Indonesia Maju. “Hal ini sekaligus menjadi momentum kebanggan bagi kita, yang juga sedang mengkampanyekan gerakan Bangga Buatan Indonesia. Kami terus mendorong sektor industri lebih berkreasi dan berkarya tanpa batas, sehingga mimpi kita jadi kenyataan,” imbuhnya.

Guna memacu daya saingnya, Kemenperin mendorong sektor industri logam di tanah air untuk bisa bertransformasi menuju industri 4.0. “BPPI terus mendampingi sektor manufaktur bertransformasi ke arah industri 4.0, yang salah satu tujuannya adalah menciptakan daya saing global,” terang Doddy.

Apalagi, industri logam dikategorikan sebagai mother of Industry karena produk logam dasar merupakan bahan baku utama yang menunjang bagi kegiatan sektor industri lain seperti industri otomotif, maritim, elektronika, dan sebagainya.

PT Tata Metal Lestari merupakan sektor industri logam pertama yang menjalani assessment INDI 4.0. Pendampingan mulai dilakukan BPPI Kemenperin sejak tanggal 17-20 Juli 2020 lalu secara daring. Tak hanya melakukan pendampingan, BPPI Kemenperin juga sudah meninjau kesiapan perusahaan dalam mengantisipasi penyebaran virus Covid-19.

“Pendampingan INDI 4.0 ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, kinerja mesin peralatan dan juga mengikuti protokol kesehatannya. Langkah-langkah yang sudah dilakukan PT Tata Metal Lestari ini sudah baik sekali. Kami masih terus melakukan pendampingan, dengan target tahun 2021 sudah bisa bertransformasi secara digital. Ini salah satu pejuang-pejuang industri kita,” paparnya.

Doddy menilai, PT Tata Metal Lestari sudah mampu dalam menjalankan implementasi INDI 4.0. Hal itu juga terlihat dari kesiapan mereka menghadapi pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat dalam ruang lingkup perusahaannya. “Hasilnya pun kini sudah terlihat dengan meningkatnya efisiensi yang berujung pada kualitas sehingga PT Tata Metal Lestari mampu menembus pasar global,” tandasnya.

Vice President PT Tata Metal Lestari, Stephanus Koeswandi mengatakan, pasar ekspor bisa menjadi tolok ukur bagi produk yang dihasilkan manufaktur yang telah bertransformasi ke era industri 4.0, karena standar yang ditentukan di berbagai negara sangat tinggi dan berbeda-beda pula.

“Buah dari penerapan project INDI 4.0 ini adalah efisiensi yang berujung pada kualitas. Sehingga produk PT Tata Metal Lestari dipercaya oleh pasar global. Ini dibuktikan dengan produk yang mampu menembus pasar ekspor di delapan negara,” ungkapnya.

Stephanus menyampaikan, ekspor perdana PT Tata Metal Lestari dimulai April lalu, saat dampak pandemi mulai terasa. Ekspor dilakukan untuk diversifikasi pasar, juga agar mesin-mesin investasi baru perusahaan tersebut tetap running sehingga menghindari PHK di Tatalogam Group.

Langkah ekspor yang dilakukan PT Tata Metal Lestari diharapkan dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara di tengah pandemi Covid-19. “Ekspansi kami ke luar negeri serta penggunaan produk dalam negeri ini diharapkan dapat menguatkan posisi neraca dagang Indonesia, serta berkontribusi atau memberikan pengaruh yang positif terhadap devisa negara, utamanya di tengah menurunnya kondisi ekonomi dalam negeri akibat pandemi Covid-19,” jelasnya.

Karena itu, ia sangat berterima kasih atas semua dukungan yang diberikan oleh semua pihak, terutama pemerintah melalui Kemenperin. “Kami sangat mengapresiasi dukungan pemerintah, khususnya BPPI Kemenperin yang telah memberikan atensi khusus untuk penerapan industri 4.0, sehingga akan meningkatkan kualitas SDM Indonesia dalam era global,” pungkasnya.

Kemenperin Dorong Pelaku IKM Optimalkan Desain Kemasan

Pelaku industri kecil menengah (IKM) perlu memperhatikan desain kemasan dan merek produknya untuk bisa bersaing di pasar. Untuk itu, dibutuhkan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan desain yang menarik, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi produk itu sendiri.

“Produk yang dipasarkan tentu harus menarik dan kreatif sehingga bisa diminati konsumen secara luas, baik di pasar domestik maupun global. Langkah strategis ini juga untuk mendongkrak daya saing IKM nasional agar semakin kompetitif,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih di Jakarta

Gati menjelaskan, pandemi Covid-19 menyebabkan pergeseran gaya hidup dan mengharuskan masyarakat beradaptasi dengan kebiasaan baru. Hal tersebut juga memengaruhi tren desain secara global, karena menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat dunia dalam melakukan aktivitas, dari yang awalnya terbiasa berinteraksi dan bekerja bersama, sekarang jadi lebih berjarak dan bekerja secara individu.

“Desain produk saat ini, selain mengusung aspek berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, juga harus mengedepankan aspek kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19,” ungkapnya. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi para desainer produk industri.

Namun demikian, dengan kreativitas dan semangat yang tinggi, tantangan tersebut dapat menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan. Ini juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap produk-produk yang tidak hanya berdaya guna tinggi, namun juga sedap dipandang dan mampu memenuhi standar protokol kesehatan.

Guna mendukung dan meningkatkan nilai kompetitif dari daya saing produk-produk industri nasional utamanya di bidang desain produk, Ditjen IKMA Kemenperin menyelenggarakan penghargaan Indonesia Good Design Selection (IGDS) tahun 2020. Penghargaan tingkat nasional ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah di bidang desain produk bagi para pelaku industri, perusahaan maupun praktisi desain.

“Penyelenggaraan IGDS bertujuan untuk mengapresiasi para perusahaan, pelaku industri, maupun desainer yang telah berkontribusi dalam peningkatan kualitas produk industri nasional, dan meningkatkan nilai kompetitif produk dari inovasi desain produk yang dilakukan,” paparnya.

Penyelenggaraan IGDS 2020 adalah gelaran ke-17 kali dari kegiatan tersebut. Sejak dimulai pada tahun 2001, jumlah produk yang mengikuti IGDS terus meningkat. Pada tahun 2016 misalnya, terdapat 99 produk. Kemudian, tahun 2017 meningkat jadi 243 produk dan tahun 2019 mencapai 333 produk. Gati meyakini, penyelenggaraan tahun ini juga akan diikuti oleh peserta dengan jumlah yang lebih banyak.

Untuk penyelenggaraan IGDS 2020, Ditjen IKMA mengusung tema “Produk Keren Indonesia”, yang menggambarkan bahwa Indonesia tidak hanya mampu menghasilkan produk yang bermutu, berfungsi baik dengan durabilitas yang tinggi, namun juga keren, menarik, dan enak untuk dilihat.

Sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, IGDS tahun ini memiliki dua kategori penghargaan, yang tidak hanya memberikan apresiasi kepada Design Product untuk produk jadi, namun juga memberikan apresiasi Design Concept untuk konsep desain. Pendaftaran IGDS 2020 dibuka mulai tanggal 22 Juli hingga 30 September 2020 melalui website www.igds.kemenperin.go.id.

“Kami akan siapkan hadiah yang menarik. Para pemenang IGDS 2020 akan mendapatkan piagam, trofi, hak penggunaan logo IGDS dan sejumlah uang pembinaan,” ujar Gati.

Telah banyak karya yang lahir dan menjadi kebanggaan nasional dari program ini, sebut saja Magno-Design dengan produk Radio Magno Penerima Penghargaan IGDS tahun 2005, Kriya Nusantara dengan produk Radio Cawang pada tahun 2010, Pala Nusantara dengan produk Jam Tangan Pala Nusantara.

Selain itu, terdapat pula produk dengan manfaat tinggi, seperti peraih penghargaan Grand Award IGDS 2019, yaitu produk carrier berangka eksternal produksi PT Eigerindo Multi. Dengan fitur tersebut, carrier yang ditujukan bagi para pendaki gunung itu dapat difungsikan untuk mengangkut korban jika terjadi kecelakaan di medan pendakian atau penjelajahan. Karya IKM ini juga telah dikenal luas di kalangan penggunanya.

Industri Olahan Kopi Ekspor 4,82 Ton Ke China

Industri pengolahan kopi dalam negeri kembali membuktikan kemampuannya dalam mengekspor produk yang dihasilkannya. Hal ini juga menunjukkan kondisi sektor tersebut yang semakin berdaya saing, meskipun di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19.

“Semangat dunia usaha yang menjalankan kegiatan manufakturnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sangat membantu perputaran roda perekonomian nasional di masa yang cukup berat saat ini,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Abdul Rochim pada acara Pelepasan Kontainer Ekspor Produk Kopi Olahan PT. UCC Victo Oro Prima ke China yang digelar di Kawasan Industri Bogorindo, Sentul, Jawa Barat.

Dirjen Industri Agro menyampaikan apresiasinya kepada PT UCC Victo Oro Prima yang mampu meningkatkan pengapalan produknya ke pasar mancanegara. Hal ini diharapkan dapat memotivasi perusahan kopi olahan lainnya untuk lebih gencar memasarkan produknya ke pasar dalam maupun luar negeri.

“Ekspor dalam masa pandemi Covid-19 ini, kami rasa bisa memotivasi kita semua, mulai dari pihak pemerintah hingga dunia usaha, bahwa peluang masih ada, sehingga kalau bisa semangat ini terus kita gerakkan,” tuturnya.

Selain menghasilkan devisa, ekspor produk kopi olahan Indonesia juga bisa menjadi parameter eksistensi produk kopi olahan nasional di pasar internasional. Produk yang diekspor oleh PT UCC Victo Oro Prima berupa roasted coffee beans dengan tiga varian kopi, yakni kintamani blend, java blend, dan Toraja blend dengan total volume sebesar 4,82 ton.

Rochim mengemukakan, industri pengolahan kopi nasional tidak hanya menjadi pemain utama di pasar domestik, akan tetapi juga dikenal sebagai pemain global. “Di tahun 2019, ekspor produk kopi olahan memberikan sumbangan pemasukan devisa sebesar USD610,89 juta, atau meningkat sekitar 5,33% dibanding tahun 2018,” ungkapnya.

Capaian positif tersebut tidak terlepas dari potensi Indonesia sebagai negara penghasil biji kopi terbesar keempat di dunia, setelah Brasil, Vietnam dan Kolombia, dengan produksi rata-rata sekitar 773 ribu ton per tahun atau 8% dari produksi kopi dunia. Pada Januari-Juni 2020, di masa pandemi Covid-19, neraca perdagangan produk kopi olahan nasional masih mengalami surplus sebesar USD211,05 Juta.

“Saat ini, ekspor produk kopi olahan didominasi produk kopi olahan berbasis kopi instan, ekstrak, esens dan konsentrat kopi yang tersebar ke sejumlah negara tujuan utamanya seperti di kawasan ASEAN, China, dan Uni Emirat Arab,” imbuhnya.

Guna meningkatkan daya saing produk kopi olahan Indonesia, Kemenperin terus aktif mendorong pengembangan sektor industrinya melalui penerapan berbagai kebijakan strategis. Misalnya, berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia seperti barista, roaster, dan penguji cita rasa (cupper).

Selanjutnya, peningkatan nilai tambah biji kopi di dalam negeri, dan peningkatan mutu kopi olahan utamanya kopi sangrai (roasted bean) melalui penguasaan teknologi roasting, pengembangan standar produk (SNI) dan standar kompetensi kerja (SKKNI).

Rochim optimistis, Indonesia akan terus menjadi eksportir utama produk kopi olahan karena didukung pula dengan maraknya gaya hidup minum kopi di dunia. “Selain itu, Indonesia yang tadinya dikenal sebagai produsen kopi, juga dikenal sebagai negara konsumen kopi,” ujarnya.

Sebelum pandemi, perkembangan industri kopi di tanah air didorong oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan kelas menengah, perubahan gaya hidup masyarakat dan apresiasi masyarakat Indonesia terhadap kopi lokal, sehingga konsumsi di dalam negeri meningkat cukup tinggi.

“Industri pengolahan kopi kemarin tumbuh cukup bagus, dengan adanya banyak kafe. Mudah-mudahan dengan adanya ekspor kopi olahan, bisa menggerakkan ekonomi lagi,” tandasnya. Oleh karena itu, Kemenperin terus memacu peningkatan ekspor dari sektor manufaktur, sehingga bisa membantu pertumbuhan industri maupun ekonomi nasional sekaligus menggerakkan tenaga kerja dan mendapatkan devisa.

Direktur PT UCC Victo Oro Prima, Victor Waskito Purwana menjelaskan, PT UCC Victo Oro Prima yang didirikan pada bulan Desember 2012 telah memiliki beberapa sertifikat yang dibutuhkan oleh industri kopi olahan, seperti sertifikat HALAL, ISO 22000, dan Rain Forest Alliance. Perusahaan ini bergerak di bidang roastery kopi dengan standar internasional yang mengembangkan biji kopi lokal Indonesia dan mancanegara.

“Kami berkomitmen untuk menawarkan dan menghasilkan kopi terbaik baik kopi biji, kopi bubuk maupun drip kopi di segmen kualitas tertinggi untuk hotel, restoran,kafe dan juga keperluan industri,” tuturnya.

Kemenperin Akselerasi Pengembangan Kawasan Industri Halal

Pemerintah bertekad untuk memacu pengembangan kawasan industri karena dinilai dapat memberikan efek yang luas bagi perekonomian nasional. Misalnya, menarik investasi potensial, memfasilitasi sinergi pelaku industri besar dan kecil, serta menambah penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Sesuai instruksi Bapak Presiden Joko Widodo, hilirisasi merupakan poin penting dalam pembangunan industri. Selain itu, perlunya megakselerasi pembangunan kawasan industri, termasuk kawasan industri halal,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Dody Widodo pada acara Webinar Penguatan Ekosistem Industri Halal Indonesia.

Dirjen KPAII menjelaskan, pemerintah telah meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019-2024 yang bertujuan untuk melakukan pengembangan sektor riil ekonomi syariah atau yang dikenal dengan industri halal. Hal ini didasari bahwa ekonomi dan keuangan syariah akan menjadi arus pendorong perekonomian yang baru dan Indonesia berpotensi menjadi pemain terbesar dalam ekonomi dan keuangan syariah di dunia.

“Dalam masterplan tersebut, salah satu strategi utamanya adalah memperkuat rantai nilai industri halal dari hulu ke hilir, di antaranya dengan membangun kawasan industri halal dan halal hub di berbagai daerah sesuai dengan comparative advantage masing-masing daerah unggulan,” paparnya.

Menurut Dody, industri halal Indonesia berpotensi menjadi basis produksi halal bagi negara-negara Asia dan Timur Tengah. Untuk pasar domestik sendiri, perlu adanya peningkatan konsumsi dan kebutuhan produk halal. “Nilai konsumsi produk halal Indonesia pada tahun 2018 mencapai USD220 miliar, dan diproyeksikan naik menjadi USD330,5 miliar pada tahun 2025,” ungkapnya.

Melihat potensi ekonomi syariah yang besar di Indonesia, Kemenperin bersama dengan para pemangku kepentingan berupaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah dari aspek perwilayahan, yaitu mendorong penyiapan ekosistem industri halal dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.

Regulasi tersebut merupakan panduan bagi pengelola kawasan industri dalam peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung kegiatan industri halal, dan juga sebagai panduan bagi industri halal dalam penciptaan aglomerasi industri halal (manufaktur) yang terpusat dan berlokasi di kawasan industri halal.

Surat Keterangan Kawasan Industri Halal diperoleh setelah perusahaan kawasan industri memenuhi kriteria dan persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim verifikasi yang terdiri dari Kemenperin, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kriteria itu, antara lain memiliki perizinan kawasan industri (Izin Usaha Kawasan Industri/IUKI atau Izin Perluasan Kawasan Industri/IPKI).

Berikutnya, memiliki masterplan kawasan industri halal (seluruh atau sebagian kaveling industri), serta tersedianya sarana dan prasarana terintegrasi dalam satu hamparan, baik membangun atau hasil kerja sama dengan lembaga lain, seperti laboratorium, lembaga pemeriksa halal (LPH), instalasi pengolahan air baku, kantor pengelola, pembatas dan sistem manajemen halal. Selain itu, mempunyai tim manajemen halal (satu manajer halal dan satu penyelia halal).

Dody menambahkan, Kemenperin memberikan apresiasi terhadap partisipasi swasta yang antusias dalam pengembangan kawasan industri menjadi kawasan industri halal. Sampai saat ini, sudah terdapat dua permohonan verifikasi kawasan industri halal, yaitu Kawasan Industri Modern Cikande dengan luas 500 hektare di Serang, Banten), dan Kawasan Industri Safe n Lock seluas 100 Ha di Sidoarjo, Jawa Timur.

“Kemudian, empat kawasan industri lainnya yang sedang menyiapkan pengembangan kawasan industri halal, yaitu Kawasan Industri Bintan Inti dengan luas 6,5-100 Ha di Bintan, Kepulauan Riau, Kawasan Industri Batamindo seluas 17 Ha di Batam, Kepulauan Riau, Kawasan Industri Jakarta Pulogadung, dan dan Kawasan Industri Surya Borneo 146.5 Ha di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah,” sebutnya.

Dirjen KPAII pun melihat kawasan industri yang dikelola oleh BUMN ataupun Pemerintah Daerah seperti Kawasan Industri Makassar, Kawasan Berikat Nusantara Kawasan Industri Tenayan, dan Kawasan Industri Wijayakusuma juga tengah mempelajari pola pengembangan kawasan industri halal. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah sedang menginventarisasi lahan-lahan potensial untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan kawasan industri halal.

“Kami berharap peran dan dukungan seluruh pemangku kepentingan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan rantai nilai industri halal Indonesia, serta peran pusat kajian halal dalam melakukan riset untuk kebutuhan industri dan literasi halal ke masyarakat,” pungkasnya.

IKM Kerajinan Nasional Dipacu Masuk Rantai Pasok Global

Kementerian Perindustrian bersama Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) mendorong pelaku industri kecil menengah (IKM) sektor kerajinan bisa berperan dalam rantai pasok global. Untuk itu, diperlukan upaya memperkuat struktur manufaktur sekaligus meningkatkan daya saingnya.

“Hal ini sebagai tindak lanjut arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Kami bertekad untuk semakin mengembangkan berbagai produk kerajinan dalam negeri, baik yang berbahan dasar logam, anyaman, kayu, atau juga berbasis fesyen,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih, Rabu (19/8).

Dirjen IKMA menjelaskan, berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Dekranas, organisasi tersebut merangkul lebih banyak stakeholder demi memperkuat upaya pengembangan industri kerajinan di Tanah Air.  Guna memacu daya saing IKM di sektor kerajinan dan feseyen, dibutuhkan langkah sinergi bersama dari para pemangku kepentingan terkait. “Tidak hanya triple helix, tapi juga pentahelix, yaitu akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, dan media,” ungkapnya.

Menurut Gati yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Dekranas, semua pihak tersebut akan berupaya memperluas akses pasar dan mengakselerasi penerapan industri 4.0 di sektor kerajinan. “Jadi, selain dipasarakan secara offline, juga mulai gencar ke arah online karena kondisi pandemi saat ini. Oleh karena itu, ekosistem perlu dikuatkan untuk mengangkat potensi kerajinan Indonesia,” tuturnya.

Lebih lanjut, Dekranas akan berperan mendampingi dan membantu pemerintah dalam pembinaan pengrajin IKM, ataupun pelaku usaha kecil menengah (UKM). “Yang dilakukan Dekranas membantu kementerian dan lembaga. Dalam program lima tahunan Dekranas, di antaranya mendorong masyarakat bangga terhadap produk buatan Indonesia,” imbuhnya.

Guna membuat produk industri yang kompetitif, Gati menyampaikan, perlu adanya ketersediaan bahan baku, pemanfaatan teknologi, penguatan kualitas SDM, dan alur distribusi ke pasar yang lancar. “Dari sini, pasar produk kerajinan bisa diserap dari belanja negara (APBN dan APBD) melalui jaringan Dekranas dan Dekranasda (provinsi, kabupaten/kota),” paparnya.

Gati menyampaikan, Dekranasda harus mampu menjadi kurator bagi produk unggulan daerahnya. Hal ini bisa sekaligus mempromosikan kemampuan dari masing-masing daerah di berbagai kesempatan, seperti pada acara Munas Dekranas. “Artinya, mereka akan menjadikan dirinya sebagai ruang pamer. Kalau bagus, berarti sukses membina pengrajin di daerahnya,” ujarnya.

Gati menambahkan, tugas para pengurus Dekranasda sebagai kurator juga meningkatkan pemakaian dan citra produk kerajinan unggulan dari daerah masing-masing. “Kami melihat, penggunaan produk asing kini sudah mulai tergerus, mereka lebih mengutamakan produk daerah masing-masing,” tandasnya.

Apalagi, saat ini produk kerajinan nasional mampu bersaing dengan barang impor dan telah banyak diminati oleh konsumen mencanegara. Pasar ekspor kerajinan paling banyak ke Eropa, Amerika Serikat, dan negara Asia lainnya,” ungkap Gati.

Pada Munas tahun ini, juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Dekranas dengan PT Telekomunikasi Indonesia. Kerja sama tersebut berupa pemberian paket bantuan internet dengan kecepatan 10mbps untuk 500 IKM/UKM binaan Dekranas selama 12 bulan. Hal ini merupakan realisasi salah satu program kerja Dekranas untuk percepatan digitalisasi pasar kerajinan menuju industri 4.0.

“Kalau di Kemenperin, sudah punya e-Smart IKM. Hal ini juga dapat memudahkan akses mereka ke tiap marketplace. Banyak program dari pemerintah untuk membuka wawasan para IKM agar melek digital,” tuturnya.

Di tengah pandemi Dovid-19, Dekranas telah memberikan bantuan sembako untuk perajin binaannya di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini merupakan langkah cepat untuk meringankan beban yang dirasakan langsung oleh para perajin di dalam negeri. “Di masa adaptasi baru, Dekranas juga tetap menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan bantuan masker dan sembako kepada perajin batik Betawi di wilayah DKI Jakarta,” pungkasnya.

Dispernaker Kota Salatiga Luncurkan Aplikasi Mupakat Online

Salatiga _ 11 Agustus 2020, Dalam rangka mempermudah Perusahaan dalam mengurus pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga membuat layanan online yang diberinama Mupakat Online.

Wali Kota Salatiga bapak Yuliyanto SE, MM mengatakan layan berbasis teknologi informasi itu diakui bagian dari pelaksanaan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, mudah, transparan, cepat dan hemat.

“Masyarakat dapat mengakses layanan yang digagas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) melalui laman https://mupakat.salatiga.go.id/,”

Launching Mupakat Online Oleh Walikota Salatiga Yuliyanto, SE,MM