Pembagian Bantuan Sembako Terdampak Covid-19 Oleh Dispernaker Kota Salatiga

Salatiga _ Hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga mengadakan kegiatan pembagian bantuan sembako bagi masyarakat dari IKM Pengrajin di Sentra Telo di Ledok, IKM Kayu meubel, IKM pengrajin bambu dan Kerai, IKM ol makanan, IKM souvenir , dari PHK eks Damatex dan Timatex, temen – temen ojek online, karyawan d’Emmerick Hotel Salatiga, Emely Bakery, Hotel Le Beringin, Indosakura Indah, Matahari Gemilang, CV.Mega, Ramayana, Yeti English First, Atlantik Dream Land, SPSI Buruh Gendong, Kayu Arum, Tri Arta Aditama, Tourindo tour and travel, Argo Manunggal Triasta, dan UD.Barokah yang terdampak Covid-19.

Kegiatan ini sebagai bentuk partisipasi pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak covid-19, semoga paket sembako berupa beras 10kg, minyak 2liter, telur ayam 1kg, kecap manis 340ml, dan gula pasir 1 kg dapat membantu dan meringankan dampak covid-19.

Menperin Lakukan Monitoring Kepatuhan Industri Saat PSBB

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus melakukan monitoring dan pemeriksaan lapangan terhadap industri yang memperoleh Izin Operasional dan Mobilitas Industri (IOMKI) selama masa Pembatasan Berskala Besar (PSBB). Hal ini agar industri yang memegang IOMKI dapat menjalankan aktivitas industri dengan terus mengedepankan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Kemenperin mewajibkan perusahaan yang berproduksi di masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 untuk menaati protokol kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan kegiatan. Hal ini seperti tertuang pada Surat Edaran Menteri Perindustrian No.4 Tahun 2020. Sedangkan untuk menjamin kepatuhan industri dalam menjalankan protokol kesehatan di lingkungan pabrik, Kemenperin telah menerbitkan Surat Edaran No. 8 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pelaporan Bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan yang memiliki IOMKI.

“Selama masa PSBB, kami wajibkan perusahaan industri yang memiliki IOMKI untuk memberikan pelaporan secara online seminggu sekali,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita saat melakukan peninjauan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Jakarta, Jumat (8/5).

Menperin menyampaikan, pihaknya akan mencabut IOMKI perusahaan yang tidak menjalankan protokol kesehatan maupun yang tidak melaporkan aktivitasnya. Sejak surat edaran terbit, telah terdapat 6.375 perusahaan yang mengirimkan laporan mingguan, sebagian besar berlokasi di wilayah PSBB.

“Semua protokol kami siapkan untuk membuat industri bisa bekerja, tapi tentunya juga harus menjamin agar masyarakat bisa tenang. Karena itu, perusahaan harus bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitasnya,” ungkapnya. Perusahaan yang memiliki IOMKI wajib melaporkan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri melalui akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Menurut Menperin, hasil pengecekan di lapangan menunjukkan perusahaan menjalankan protokol kesehatan dengan baik sesuai surat edaran Kemenperin. Dalam pelaksanaan physical distancing misalnya,perusahaan sudah membatasi jumlah pekerja yang masuk setiap harinya.

Salah satu contoh adalah PT Kahoindah Citragarment, industri yang bergerak di bidang konveksi dan berlokasi di KBN. Perusahaan tersebut saat ini hanya mempekerjakan sekitar 50% dari total 3.671 karyawan kantor dan produksi, serta beroperasi dalam satu shift.

Kahoindah Citragarment memproduksi produk berupa jaket, blazer, pants, skirt, serta vest. Kapasitas produksi perusahaan mencapai 5,6 juta potong yang rata-rata merupakan pasokan bagi merek-merek global. “Kami menilai, perusahaan industri ini perlu tetap berjalan untuk menjaga produktivitas industri dalam negeri, mempertahankan ekspor, dan berkontribusi pada perekonomian nasional,” jelas Menperin.

Menperin mengapresiasi komitmen perusahaan dalam mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Kemenperin, sehingga sektor industri tetap produktif dan berkontribusi terhadap perekonomian walaupun dalam kondisi yang di luar harapan.

“Industri memerlukan penyesuaian yang mungkin membutuhkan waktu. Tapi saat ini, PT Kahoindah Citragarment bisa tetap produktif dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan,” imbuhnya.

Dalam pelaksanaan monitoring serta evaluasi IOMKI selama PSBB, Kemeperin berupaya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), terutama untuk melakukan pembinaan-pembinaan kepada industri. Menperin memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang aktif membina industri di wilayahnya.

“Pada dasarnya, pemerintah pusat maupun daerah sepakat bahwa penanganan Covid-19 merupakan sebuah prioritas dan tidak boleh lalai. Namun, di sisi lain, roda ekonomi harus tetap berjalan. Antara kesehatan dan ekonomi, apabila dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bisa beriringan,” pungkas Agus.

Menaker: THR Wajib Dibayarkan H-7 Lebaran

akarta – Jelang perayaan Hari Raya Idulfitri tahun 2020, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengingatkan para pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tepat waktu.

“THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan,” kata Menaker Ida Fauziyah saat berkoordinasi dengan Kepala Disnaker Provinsi Se-Indonesia melalui sambungan video di Jakarta, hari Senin (11/5).

THR Keagamaan sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan. Permenaker ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha,” jelas Menaker.

Sebelumnya, Kemnaker juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19 (selanjutnya disebut SE THR).

Melalui SE ini, para Gubernur seluruh Indonesia diminta untuk memastikan perusahaan membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Semangat surat edaran ini memang mendorong dialog untuk mencapai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, bila ada pengusaha yang tak mampu membayar THR, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan,” ujar Menaker.

Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5%. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh.

Jika perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, solusi hendaknya diperoleh melalui proses dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh.

“Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan,” kata Menaker.

Dialog tersebut dapat menyepakati beberapa hal, antara lain (1) perusahaan yang tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap, (2) perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati, dan (3) waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan.

Diminati Calon Mahasiswa, Program Jarvis Kemenperin Tembus 20 Ribu Pendaftar

Pendaftaran calon mahasiswa politeknik dan akademi komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian pada tahun  ini menunjukkan animo yang cukup tinggi. Program yang dinamakan Jalur Penerimaan Vokasi Industri (Jarvis) ini telah berlangsung pada tanggal 16 April-10 Mei 2020.

“Kemenperin membuka kesempatan yang sama bagi seluruh lulusan sekolah tingkat menengah melalui Jarvis, karena sistem ini dapat menjangkau dan menjaring calon-calon mahasiswa dari seluruh Indonesia,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada peluncuran Jarvis secara virtual di Jakarta bulan April lalu.

Jarvis merupakan program penerimaan mahasiswa baru di seluruh unit pendidikan milik Kemenperin, yang dilaksanakan dengan sistem online melalui portal www.jarvis.kemenperin.go.id. Program Jarvis ini diinisiasi oleh Kemenperin untuk memudahkan calon mahasiswa mendaftar, khususnya di tengah wabah Covid-19.

“Kami mencatat, jumlah pendaftar Jarvis pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan penerimaan mandiri yang dilakukan oleh tiap politeknik dan akademi komunitas di tahun 2019,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Industri (BPSDMI) Kemenperin, Eko S.A. Cahyanto di Jakarta.

Eko menjelaskan, calon mahasiswa yang mendaftar lewat Jarvis sebanyak 20.707 orang. Angka tersebut lebih tinggi dari penerimaan yang dilakukan masing-masing politeknik maupun akademi komunitas pada tahun 2019, yaitu sebanyak 19.065 pendaftar.

Dari total pendaftar tersebut, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) cukup mendominasi dengan jumlah 13.794 pendaftar. Selanjutnya diikuti oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 5.344 pendaftar, dan dari lulusan Madrasah Aliyah (MA) sekitar 1.569 pendaftar.

“Langkah berikutnya, kami melakukan validasi terhadap total calon mahasiswa yang telah mendaftar tersebut,” ujar Eko. Berdasarkan hasil validasi, sebanyak 14.085 pendaftar dinyatakan dapat mengikuti ujian secara online, sedangkan 6.745 pendaftar lainnya dinyatakan gugur.

“Setelah melalui proses pendaftaran dan verifikasi, calon mahasiswa akan mengikuti try out dan ujian yang diselenggarakan secara online,” imbuhnya. Pelaksanaan try out akan digelar pada tanggal 13 Mei 2020 dan ujian pada tanggal 16 Mei 2020.

Try out ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan dan kesiapan calon mahasiswa dalam menghadapi ujian sesungguhnya. Untuk try out dan ujian yang diselenggarakan secara online, yang diujikan adalah soal-soal tes potensi akademis (TPA) dan tes Bahasa Inggris,” papar Eko.

Selanjutnya, hasil ujian online tersebut akan diumumkan pada tanggal 5 Juni 2020. Setelah itu, peserta yang lulus ujian online akan menghadapi tahap wawancara yang jadwalnya akan ditentukan kemudian oleh masing-masing politeknik dan akademi komunitas. “Nantinya, kami hanya menerima sebanyak 3.041 calon mahasiswa yang berhasil lulus dari ujian online maupun wawancara,” tegas Eko.

Menurutnya, berdasarkan laporan yang diterima, politeknik yang berlokasi di Jakarta menjadi tujuan utama para calon mahasiswa tahun ini. Politeknik Sekolah Tinggi Manajemen Industri (STMI) menjadi pilihan utama dari 3.075 calon mahasiswa yang memilih. Selain itu, sebanyak 2.998 calon mahasiswa memilih Politeknik Akademi Pimpinan Perusahaan (APP) Jakarta sebagai kampus tujuan utamanya.

“Politeknik yang berlokasi di Jakarta ini cukup banyak dipilih oleh para calon mahasiswa yang mendaftar. Mereka menempatkan kedua politeknik ini pada pilihan pertama saat mendaftar di situs Jarvis,” tambah Eko.

Hingga saat ini, Kemenperin memiliki 10 politeknik dan dua akademi komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten.

Tingkatkan Kecepatan dan Kapasitas Pengujian Sampel Covid-19

Presiden Joko Widodo kembali meminta agar kecepatan dan kapasitas pengujian spesimen Covid-19 dengan metode PCR terus ditingkatkan. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Presiden, kemampuan pengujian tersebut saat ini berada pada kisaran 4.000 hingga 5.000 sampel per hari.

“Ini masih jauh dari target yang saya berikan yang lalu, yaitu 10.000 spesimen per hari,” ujarnya saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan penanganan pandemi Covid-19 secara telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 11 Mei 2020.

Terkait dengan pengujian tersebut, saat ini juga terdapat 104 laboratorium pemeriksaan yang masuk dalam jaringan laboratorium Covid-19. Kepala Negara meminta agar sejumlah laboratorium tersebut dipastikan dapat berfungsi maksimal.

“Pastikan bahwa lab-lab tersebut berfungsi maksimal meskipun dari 104 lab tadi 53 lab rujukan sudah melakukan pemeriksaan dan 51 lab rujukan belum melakukan pemeriksaan,” tuturnya.

Selain itu, kesiapan sumber daya manusia yang terlatih untuk melakukan pemeriksaan serta ketersediaan alat-alat pengujian juga diminta oleh Presiden untuk lebih diperhatikan.

“Saya minta ini segera diselesaikan dalam minggu ini,” tandasnya.

Pemerintah Racik Strategi Dongkrak PMI Manufaktur Indonesia

Sejumlah industri pengolahan nonmigas di tanah air sedang mengalami tekanan cukup berat akibat dampak pandemi Covid-19. Terjadinya kontraksi pada sektor manufaktur ini dipengaruhi utamanya oleh penurunan permintaan domestik, yang selama ini mampu menyerap hingga 70 persen dari total produksi industri manufaktur dalam negeri.

“Ketika daya beli menurun, secara otomatis perusahaan industri melakukan penyesuaian termasuk penurunan utilitasnya,” jelas Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis (7/5).

Kondisi tersebut, tercermin melalui Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia yang turun pada bulan April 2020 hingga menyentuh angka 27,5. Menurut Menperin, turunnya utilitas industri hingga 50 persen menyebabkan merosotnya indeks PMI manufaktur Indonesia.

“Selain itu, beban input dari impor serta tekanan kurs juga meningkat, akibatnya output menurun signifikan,” ujarnya. Dampak dari pandemi Covid-19 telah memukul berbagai sektor perekonomian di berbagai negara termasuk Indonesia, khususnya mengenai sisi permintaan dan suplai.

Agus menyampaikan, kondisi Indonesia saat ini hampir serupa dengan yang dialami India. Negara tersebut juga memiliki struktur industri yang mirip dengan Indonesia. Hal ini membuat Kementerian Perindustrian berupaya mendorong peningkatan rasio penyerapan produk industri Indonesia di pasar global untuk jangka menengah dan jangka panjang.

“Sedangkan langkah yang perlu dan segera dilakukan adalah menyeimbangkan strategi pertumbuhan ekonomi dan pembatasan penyebaran Covid-19,” tegasnya.

Untuk itu, Kemenperin telah memetakan sejumlah sektor industri yang terdampak pandemi Covid-19. Dari hasil pemetaaan, didapati tiga kelompok besar, yaitu industri yang suffer, moderat, dan high demand.

Kemenperin berkomitmen untuk mencari jalan keluar terbaik agar industri yang terdampak berat tetap dapat bertahan. “Untuk industri yang masuk dalam kelompok high demand, akan kami optimalkan kinerjanya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menperin meyakini bahwa industri manufaktur nasional dapat pulih secara bertahap ketika kembali beroperasi dengan normal. “Kami berharap nanti dalam tiga bulan setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selesai, angka PMI manufaktur Indonesia dapat kembali di level 51,9 seperti yang pernah kita raih pada bulan Februari 2020,” ujarnya.

Pemulihan angka PMI manufaktur Indonesia sangat tergantung juga terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dalam menyikapi dampak wabah Covid-19 terhadap sektor industri dan perekonomian. Kebijakan yang tepat dan terukur nantinya akan membuka peluang bagi sektor industri dan perekonomian untuk bangkit pasca Covid-19.

Presiden Joko Widodo telah meminta pada jajaran menteri di bidang ekonomi untuk mengidentifikasi sektor mana saja yang mengalami kontraksi paling dalam. Sehingga, stimulus dan skenario recovery dapat dirancang dengan tepat.

“Ini hati-hati mengenai indeks manufaktur Indonesia, agar juga dicarikan solusi dan jalan agar kontraksi ini bisa diperbaiki. Untuk itu saya minta menteri-menteri di bidang ekonomi memperhatikan angka-angka yang tadi saya sampaikan secara detail,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Shinta Wijaya Kamdani memandang penurunan angka PMI manufaktur Indonesia sebagai dampak dari dua hal. Pertama, berkurangnya supply bahan baku industri serta turunnya permintaan ekspor dari berbagai negara tujuan. Selain itu, penerapan PSBB yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia turut membawa dampak pada supply dan demand sektor industri.

Menurutnya, kebijakan PSBB ini juga mempengaruhi mobilitas rantai pasok bahan baku industri.“Terdapat pembatasan pergerakan transportasi di berbagai daerah, sehingga rantai pasok dan distribusi bahan baku juga terpengaruh,” tambahnya.

Shinta mengungkapkan, Izin Operasional Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) yang diterbitkan oleh Kemenperin bertujuan agar perusahaan dapat beroperasi dalam masa tanggap darurat Covid-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. “Kami mohon agar izin ini dihormati oleh pemerintah daerah sehingga perusahaan yang mendapatkan IOMKI dapat beroperasi,” ungkapnya.

Pada prinsipnya, pengusaha menyetujui pengawasan dan pemberian sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan protokol kesehatan. Namun demikian, upaya ini harus dilakukan secara tepat dan proprosional sehingga perusahaan industri dapat tetap berproduksi dan mendukung berlangsungnya perekonomian.

“Saya yakin tujuan kepala daerah untuk melakukan pengawasan operasional baik dan kami juga mempersilahkan apabila ada tindakan bagi perusahaan industri yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan,” jelas Shinta.

Shinta pun memandang koordinasi di tingkat pemerintah daerah dan kementerian sudah berjalan dengan baik, namun dibutuhkan komitmen yang lebih kuat di tingkat pelaksanannya. Ia mendorong agar kementerian juga melakukan pengawasan terhadap operasional industri saat masa tanggap darurat Covid-19.

“Jadi tidak hanya pemerintah daerah saja yang melakukan pengawasan, di tingkat kementerian juga perlu melakukan pengawasan sehingga dapat mengetahui implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan. Hasil temuan ini nantinya bisa menjadi masukan bagi penerapan kebijakan,” pungkasnya.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

Jurus Kemenperin Pulihkan Sektor Industri Terdampak Covid-19

Kementerian Perindustrian terus berupaya mendorong pemulihan sektor industri di dalam negeri yang terdampak pandemi Covid-19. Hal ini guna menjaga roda perekonomian nasional agar tetap berputar, tentunya dengan berpedoman pada protokol kesehatan.

“Pandemi Covid-19 telah menghentikan sejumlah sektor industri. Pabrik menyetop operasionalnya dan karyawan terpaksa dirumahkan,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam di Jakarta, Rabu (6/5).

Dirjen IKFT memaparkan, persoalan yang saat ini dihadapi para pelaku industri tersebut, mulai dari penundaan kontrak dan pembatalan pesanan, penurunan produksi dan penjualan, hingga permintaan yang susut. “Bahkan, sampai ada yang terpaksa melakukan pengurangan pegawai akibat penurunan kapasitas produksi,” ungkapnya.

Atas kondisi itu, Kemenperin mencari solusi untuk segera memperbaiki kinerja industri manufaktur di tanah air yang terimbas pandemi Covid-19. Misalnya, di sektor industri agro, Kemenperin akan melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. Selain itu, memfasilitasi dan koordinasi terkait penyerapan produk industri agro di dalam negeri serta untuk ekspor produk industri agro.

Selanjutnya, di sektor IKFT, langkah yang akan dilakukan Kemenperin, meliputi pengadaan mesin atau peralatan peningkatan produksi bahan baku jamu atau herbal berstandar atau fitofarmaka yang berkhasiat untuk daya tahan tubuh, serta produksi antibodi dan pelega pernafasan. Kemudian, verifikasi produsen bahan baku Alat Pelindung Diri (APD) dan bahan baku masker, serta fasilitasi supply-chain and business matching dengan produsen APD dan masker.

Di sektor industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE), Kemenperin melakukan fasilitasi pengembangan aplikasi pengelolaan darurat bencana atau peningkatan populasi startup company software content, memanfaatkan Alat Mekanis Multi Guna Pedesaan (AMMDes) dalam percepatan penanganan Covid-19, serta pengadaan alat pengujian terhadap akurasi dan keandalan alat ventilator dalam rangka pembuatan prototipe ventilator.

“Selain itu, fasilitasi penanganan industri permesinan yang terdampak Covid-19 dan pengembangan industri ventilator nasional serta pendampingan industri yang terdampak penyebaran Covid-19 dalam mendapatkan bahan baku industri logam,” tutur Khayam.

Bagi sektor industri kecil menengah (IKM), Kemenperin bakal melakukan program pengembangan wirausaha IKM terutama untuk pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Covid-19. Berikutnya, pengembangan sentra IKM yang ikut terdampak, akan dilakukan fasilitasi pemenuhan bahan baku dan bahan penolong, serta inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha baru IKM.

“Kemenperin juga memiliki program pengembangan produk IKM serta program restrukturisasi mesin dan peralatan untuk IKM yang terdampak Covid-19,” imbuhnya.

Kemudian, dalam satuan kerja Kemenperin di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) turut memproduksi alat penanganan Covid-19 seperti hand sanitizer, Disinfectant Chamber, APD, Face Shield, dan Masker. Kemenperin pun ikut mengambil peran dalam program kartu Pra-Kerja dengan menggunakan skema diklat 3 in 1.

Kemenperin juga terus mengawal percepatan pembangunan Kawasan Industri prioritas RPJMN 2020-2024 dalam masa pandemi dan pasca Covid-19. Selain itu, dalam masa kedaruratan Covid-19, selalu menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah terkait operasional dan mobilitas kegiatan industri serta pengawasan implementasi Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) agar benar-benar sesuai dengan protokol kesehatan untuk pencegahan wabah Covid-19.

Oleh karenanya, Kemenperin telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2020 tentang kewajiban pelaporan bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang memiliki IOMKI. “Ini merupakan langkah pengawasan IOMKI secara elektronik, yang juga didukung oleh pengawasan di lapangan,” tegas Khayam.

Percepat Produksi Ventilator, Kemenperin Pastikan Dukungan Regulasi

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saat ini terus melakukan koordinasi dan memberikan dukungan kepada  tim perguruan tinggi yang sedang melakukan proses produksi ventilator atau alat bantu pernapasan. Produksi ventilator ini merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk membantu penanganan pasien Covid-19 di Indonesia.

“Pada prinsipnya, Kemenperin sangat terbuka dan mendukung tim perguruan tinggi yang saat ini sedang melakukan proses produksi ventilator. Kami akan mendukung dari sisi regulasi maupun pemberian alat bantu uji sehingga ventilator dapat dengan segera diproduksi,” ujar Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier di Jakarta.

Taufiek menekankan agar ventilator yang nantinya diproduksi dapat sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Hal terpenting dalam produksi ventilator ini adalah kesesuaian dengan standar dan parameter yang ditentukan oleh Badan Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Kemenkes,” jelasnya.

Dari laporan yang diterima, Taufiek menjelaskan kendala yang saat ini sedang dihadapi oleh tim adalah ketersediaan komponen yang sebagian besar masih harus diimpor. Terkait dengan hal ini, Taufiek menyampaikan, pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 58 tahun 2020 tentang Penataan dan Penyederhanaan Izin Impor. “Kami berharap regulasi ini dapat digunakan dan membantu tim dari perguruan tinggi dalam melakukan impor komponen-komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi ventilator,” ungkapnya.

Perkembangan pembuatan ventilator yang dilakukan tim dari berbagai perguruan tinggi memperlihatkan hasil yang cukup positif. Salah satunya oleh Tim Jogja yang terdiri dari Universitas Gadjah Mada, PT Yogya Presisi Teknitama Industri (YPTI), STECHOQ, dan Swayasa Prakarsa.

Tim Jogja mengembangkan Ventilator Type-Rapid Deploy/ Ambu Conversion Kit yang akan mulai diproduksi massal pada minggu ketiga Mei 2020 dengan kapasitas produksi 30 unit per hari. Kemudian,Ventilator Type-High End ICU yang akan mulai diproduksi pada awal Junisebanyak 15 unit per hari. “Tim juga sedang melakukan pengembangan Ventilator Type-HFNC emergency dengan kapasitas produksi sebanyak 20 unit per hari,” papar Taufiek.

Sebagai tambahan, tim tersebut sedang melakukan penjajakan kerjasama produksi dengan PINDAD Persero. “Hal ini merupakan salah satu kolaborasi kerjasama strategis dalam mewujudkan percepatan hadirnya industri ventilator di dalam negeri,” ungkapnya.

Tim lain seperti Universitas Indonesia (UI) saat ini sedang mempersiapkan uji klinis terhadap ventilator produksinya. Uji klinis akan dilakukan bekerja sama dengan Indonesian Medical Education and Research Institute (IMERI) Fakultas Kedokteran UI. Selain itu, tim ini juga sedang melakukan penjajakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta untuk memproduksi ventilator.

Selanjutnya, tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) sedang mengembangkan ventilator jenis stationary dan transportable ventilator. Kedua jenis ventilator tersebut sedang dalam persiapan akhir untuk pengujian di BPFK Surabaya. Saat ini, Tim ITS sedang mencari mitra industri untuk produksi massal dengan kapasitas produksi 30-40 unit sehari.

Sementara itu, ventilator Vent-I yang diproduksi tim Institut Teknologi Bandung (ITB) telah memperoleh perkembangan yang signifikan. Pada 22 April lalu, Vent-I telah lolos uji di BPFK Jakarta dan akan diuji klinis sebelum nantinya dapat diproduksi secara massal.

“Secara umum, perkembangan yang diperlihatkan tim pengembang ventilator di dalam negeri cukup positif. Kami dari Kemenperin akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai leading sector dalam penanganan Covid-19 untuk memetakan kebutuhan ventilator di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengungkapkan bahwa sudah ada salah satu supplier dari Gaikindo yang juga mengembangkan ventilator. “Ventilator yang saat ini dikembangkan oleh PT Darma sedang berada pada tahap tes daya tahan (endurance test) di BPFK Kemenkes. Setelah tahap ini selesai dan perusahaan tersebut membutuhkan komponen tambahan, industri otomotif siap bekerja sama,” ungkapnya.

Hal serupa juga ditunjukkan oleh Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI). Sekretaris Jenderal AISI Hari Budianto menjelaskan, pihaknya mendukung pengembangan produksi ventilator yang dilakukan di dalam negeri. “AISI akan membantu dalam upaya pemenuhan rantai pasok dan berusaha melakukan lokalisasi komponen yang dibutuhkan dalam mengembangkan ventilator,” ujarnya.

Operasi Gula di Pasar Gede Surakarta

Surakarta – Disperindag Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kota Surakarta, Satgas Pangan dan PT. Industri Gula Nusantara menggelar operasi pasar khusus gula kristal putih di pasar Gede, Surakarta, Jawa Tengah. Hal ini dilakukan sebagai upaya stabilisasi harga gula di pasaran yang masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pada operasi pasar ini, digelontorkan sebanyak 3 ton gula kristal putih dijual dengan harga HET 12.500/kg, dan pembelian dibatasi maksimal 2 kg per orang.

Kendati dilakukan di pasar, namun pelaksanaannya mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19, diantaranya dengan membuat antrian minimal 1 meter dan penyediaan hand sanitizer. Pembeli yang datang juga diwajibkan untuk menggunakan masker.

Kegiatan ini diharapkan dapat diselenggarakan juga di Kabupaten/Kota lainnya, untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya gula kristal putih ditengah pandemi virus corona.

Salatiga, Ganjar Pranowo Minta Pasar Rakyat di Jawa Tengah Menerapkan Physical DIstancing

entry image

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Pasar Rakyat di Jawa Tengah untuk menerapkan physical distancing sebagai upaya percepatan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Karena pasar merupakan tempat berkumpulnya masyarakat dalam jumlah yang tidak sedikit untuk melakukan transaksi jual beli.

Gubernur mengapresiasi langkah sejumlah pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah yang sudah menerapkan physical distancing di Pasar Rakyat, diantaranya Pasar Pagi Kota Salatiga; Pasar Bintoro Pagi Demak; Pasar Puri Kab. Pati; Pasar Trangkil Kab. Pati; Pasar Juwana Baru Kab. Pati; Pasar Peterongan Pagi Kota Semarang; Pasar Kejambon Kota Tegal; Pasar Randugunting Kota Tegal; Pasar Langon Kota Tegal; Pasar Bandung Kota Tegal; Pasar Krandon Kota Tegal; Pasar Trayeman Kab. Tegal; Pasar Tumenggungan Kab. Kebumen. Langkah ini diharapkan juga dapat diikuti oleh pemerintah kab/kota lainnya, demi percepatan memutus penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah.

  Ia mengakui dibutuhkan upaya seperti membangun komunikasi intens dengan para pedagang dalam penerapan physical distancing di pasar rakyat. Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antara OPD teknis dengan paguyuban pedagang pasar serta instansi lain seperti Satpol PP, Dishub dan TNI/POLRI.