IKM Punya Potensi Besar Penuhi Kebutuhan Barang dan Jasa Pemerintah

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pelaku industri kecil menengah (IKM) dapat berperan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan akses pasar bagi sektor IKM nasional sebagai salah upaya mitigasi dampak pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu, diperlukan pembinaan serius untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk IKM. Sebab, sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, bahwa salah satu tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah untuk meningkatkan peran serta UMKM,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta.

Guna mewujudkan sasaran tersebut, Kemenperin telah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi se-Indonesia. Tujuannya guna menindaklanjuti gerakan nasional #BanggaBuatanIndonesia untuk sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Jadi, kami ingin pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi untuk memberikan peluang bagi IKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” jelas Gati. Pasalnya, selama ini IKM terkendala pada pendaftaran produknya ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

“Pemerintah memang mensyaratkan produk barang dan jasa IKM harus masuk ke LKPP agar dapat dibeli oleh lembaga pemerintahan,” imbuhnya.

Karena itu, beberapa waktu lalu, Direktorat Jenderal IKMA Kemenperin bersama LKPP telah menyelenggarakan seminar online IKM tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diikuti sebanyak 100 pelaku IKM bidang logam, mesin, elektronika dan alat angkut.

“Dalam webinar tersebut, kami menyosialisasikan kepada pelaku IKM mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama mengenai tata cara pendaftaran ke LKPP dan kewajiban pengadaan barang dan jasa IKM,” paparnya.

Melalui LKPP, menurut Gati, proses pengadaan dinilai akan berjalan aman. Apalagi, pelaku IKM sudah mampu memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Selain itu, spesifikasi dan harga sudah sah di LKPP. Transaksi tawar menawar bisa kita hindari, dan yang terpenting adalah IKM tetap dapat profit,” tandasnya.

Gati menjelaskan, IKM memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah seperti IKM furnitur untuk memasok kebutuhan sekolah, kampus atau kantor. Sementara itu, IKM aneka dan kerajinan bisa memasok mainan edukatif untuk sekolah seperti PAUD

“Kemudian kebutuhan ATK kantor, alat kebersihan, alat olahraga serta kerajinan untuk souvenir maupun desain interior kebutuhan pengadaan seragam dan peralatan seminar atau workshop, kebutuhan untuk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan renovasi atau pembangunan gedung pemerintah,” sebutnya.

Salah satu metode pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang pesertanya merupakan UMKM dan IKM adalah pengadaan langsung, sesuai dengan Perpres 16/2018. Sedangkan, dalam rangka meningkatkan transparansi dan kecepatan proses pengadaan langsung, LKPP telah mengembangkan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Sehubungan dengan itu, LKPP juga menyediakan LPSE untuk UMKM yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta melakukan bimbingan teknis dan memfasilitasi Pelaku IKM mendapatkan akun SPSE dan memastikan pelaku IKM tersebut menginput data kualifikasi/profil pada sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

Gati menambahkan, pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, serta memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. “Diharapkan dengan adanya layanan ini akan dapat mendorong peningkatan peran pelaku usaha mikro dan kecil maupun pelaku IKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” pungkas Gati.

BLK Lembang Gelar Refocusing Tanggap Covid-19

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Lembang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat membagikan 6000 box makan siap saji dan 400 botol hand sanitizer (penyanitasi tangan) ke masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Aksi kepedulian tersebut merupakan rangkaian kegiatan pelatihan Refocusing Tanggap Covid-19 bidang cooking & hand sanitizer angkatan V Tahun Anggaran 2020.

“Sebanyak 64 peserta pelatihan merupakan ibu-ibu dari pengusaha catering maupun salon terdampak Covid-9 dan hasil prakteknya langsung dibagikan ke masyarakat sekitar yang terdampak pandemi, ” kata Kepala BLK Lembang, Tuti Haryanti usai penutupan acara pelatihan refocusing tanggap Covid-19 di Gedung Negara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

undefined

Tuti Haryanti mengatakan, maksud kegiatan pelatihan refocusing tanggap Covid-19 ini sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Sedangkan tujuan pelatihan bidang cooking dan hand sanitizer dengan materi teknis kejuruan 80 JP (Jam Pelajaran) untuk memberikan bekal keterampilan dasar bagi peserta pelatihan, membantu pencegahan dan penanganan dampak Covid-19, serta pemberdayaan masyarakat yang terdampak penyebaran Covid-19.

“Pelatihan selama 10 hari ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi melalui pemberian insentif berupa uang saku pelatihan,” kata Tuti.

Adapun, peserta pelatihan Angkatan V berasal dari karyawan catering dan staff kitchen hotel untuk kejuruan cooking, dan karyawan salon untuk kejuruan pembuatan hand sanitizer yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Yakni Mulyarasa Catering Sumedang sebanyak 8 Orang; Boga Rasa Catering Sumedang (8); Catering Desa Cipacing Jatinangor, Sumedang (16); Catering Wisma Haji (12); Sahid Skyland Jatinangor (4); dan Elly Salon Sumedang (16).

“Tenaga pengajar pelatihan refocusing merupakan tenaga pengajar Instruktur Teknis BLK Lembang,” kata Tuti.

Sementara Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, memberikan apresiasi kepada kepada BLK Lembang dan Disnakertrans Jawa Barat yang telah memfasilitasi, memperhatikan, dan membantu menciptakan lapangan kerja di Kabupaten Sumedang. Bupati yakin hasil pelatihan sangat memberikan manfaat bagi masyarakat Sumedang, terutama warga terdampak Covid-19.

“Terima kasih kami bersyukur kepada Allah atas bantuan ini. Saya yakin masyarakat Sumedang, khususnya para peserta, sangat terbantu dengan digelarnya pelatihan ini,” ujar Dony saat menutup kegiatan pelatihan Angkatan V.

Dony mengungkapkan, tingginya kebutuhan hand sanitizer untuk rumah rumah ibadah dan pondok pesantren saat ini, menjadikan peluang bagi para lulusan pelatihan sebagai produsen hand sanitizer. “Harus siap memproduksinya. Harus tersedia dan harus kontinyu produksinya. Ada kualitas, kuantitas, dan kontinuitas agar ada jaminan kepada pelanggan barang itu ada,” katanya.

Cegah IKM Gulung Tikar, Kemenperin Gelar Program Link and Match

Industri Kecil Menengah Siap Bersaing Secara Kompetitif

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berusaha agar pelaku industri kecil menengah (IKM) tidak gulung tikar di tengah pandemi Corona Covid-19. Salah satu langkah adalah mendorong IKM logam yang memproduksi berbagai komponen otomotif.

“Di masa pandemi ini, sejumlah IKM di sentra logam Tegal yang telah menjadi mitra Agen Pemegang Merek (APM) sebagai tier 1 dan tier 2 mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dikarenakan APM sempat berhenti beroperasi beberapa waktu lalu,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta.

Untuk dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan usaha para pelaku IKM, Kementerian Perindustrian terus melakukan penjajakan terhadap peluang pasar yang ada. Salah satu upaya untuk menjembatani IKM di sentra logam Tegal dalam menjajaki pasar baru di sektor industri otomotif, dengan menggelar program link and match antara IKM dengan perusahaan besar.

“Bagai gayung bersambut, melalui kegiatan perjodohan tersebut, substitusi impor yang tengah dilakukan PT Sinar Agung Selalu Sukses (SASS) di masa pandemi ini menjadi harapan baik bagi pelaku IKM di sentra logam Tegal. SASS merupakan salah satu perusahan manufaktur otomotif yang memproduksi suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan empat untuk pasar original equipment manufacturer (OEM) maupun aftermarket,” jelasnya.

Produk-produk itu nantinya akan diproduksi menggunakan mesin stamping. Namun, IKM perlu melakukan investasi untuk pembuatan dies (cetakan) dengan biaya yang tidak sedikit.

“Maka program restrukturisasi mesin dan peralatan yang kami miliki. Diharapkan dapat membantu meringankan pelaku IKM dalam investasi pembuatan dies tersebut,” imbuhnya.

elain mendapatkan pasar baru, IKM di sentra logam Tegal didorong untuk saling bahu-membahu dengan membagi pekerjaan. Seperti yang dilakukan oleh PT. Mitra Karya Tegal dengan berbagi pekerjaan kepada IKM logam lainnya dalam memproduksi aksesoris kendaraan roda dua.

Apalagi dalam memenuhi kebutuhan bahan baku logam, IKM di sentra logam Tegal telah didukung oleh Material Center yang hadir atas inisiasi dan kerja sama Ditjen IKMA dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal. Sehingga dapat memperkuat daya saing IKM terlebih pada masa pandemi covid-19 saat ini, papar Gati.

“Dalam memasuki fase new normal, kolaborasi untuk bersama-sama membangun kemajuan IKM perlu diperkuat dan terus dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program yang terarah dan berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah harus selalu hadir dalam mendukung peningkatan daya saing IKM serta untuk memperkuat IKM di dalan rantai pasok industri nasional maupun global,” tukasnya.

Omzet Pemasok Komponen Otomotif Terjun Bebas Selama Pandemi

Mobil Jeep Wranglers 2019

Sektor otomotif turut terimbas pandemi Corona Covid-19. Tidak hanya pabrikan otomotif, industri kecil menengah (IKM) Tegal turut merasakan dampak pandemi. 

Omzet pemasok komponen logam dari industri kecil menengah (IKM) Tegal untuk industri otomotif anjlok hingga 90 persen. Penyebabnya lantaran agen pemegang merek (APM) kendaraan menghentikan produksi mereka untuk sementara akibat pandemi COVID-19

“Di masa pandemi ini, sejumlah IKM di sentra logam Tegal yang telah menjadi mitra APM sebagai tier 1 dan tier 2 mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dikarenakan APM sempat berhenti beroperasi beberapa waktu lalu,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta.

Kementerian perindustrian ikut turun tangan menjaga keberlangsungan usaha para pelaku IKM. Karena itu pihaknya akan terus melakukan penjajakan terhadap peluang pasar yang ada.

“Salah satu upaya untuk menjembatani IKM di sentra logam Tegal dalam menjajaki pasar baru di sektor industri otomotif, kami telah menggelar program link and match antara IKM dengan perusahaan besar,” ungkapnya.

Misalnya, IKM di sentra logam Tegal berhasil mendapatkan purchase order (PO) dari SASS untuk membuat produk substitusi impor berupa handle socket LT 10 ton, handle socket LT 5 ton, dan handle socket LT 30,32 ton.

Selain itu, mereka juga akan mendapat pesanan tangkai spion dari SASS. Adapun IKM yang akan mengerjakan produk substitusi impor tersebut adalah PT Bimuda Karya Teknik yang didukung oleh IKM lainnya seperti PT. Mitra Karya Tegal dan PT Tiga Bersaudara. Produk-produk itu nantinya akan diproduksi menggunakan mesin stamping.

Selain mendapatkan pasar baru, IKM di sentra logam Tegal didorong untuk saling bahu-membahu dengan membagi pekerjaan.

Seperti yang dilakukan oleh PT Mitra Karya Tegal dengan berbagi pekerjaan kepada IKM logam lainnya dalam memproduksi aksesoris kendaraan roda dua.

Menurut Gati, IKM perlu melakukan investasi untuk pembuatan dies (cetakan) dengan biaya yang tidak sedikit.

“Maka dari itu program restrukturisasi mesin dan peralatan yang kami miliki diharapkan dapat membantu meringankan pelaku IKM dalam investasi pembuatan dies tersebut,” paparnya.

alam memenuhi kebutuhan bahan baku logam, IKM di sentra logam Tegal telah didukung oleh Material Center yang hadir atas inisiasi dan kerja sama Ditjen IKMA dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal.

Material Ceter tersebut berfungsi sebagai penyedia bahan baku logam dengan harga kompetitif bagi IKM.

Kemenperin Dorong IKM Masuk e-Commerce

Kementerian Perindustrian terus memacu pengembangan industri kecil dan menengah (IKM). Salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah mengoptimalkan pemasaran produk IKM melalui platform e-commerce untuk menggantikan cara penjualan offline yang sulit dilakukan di masa pandemi Covid-19.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mempercepat transformasi digital. Sebab, transaksi produk mengalami perubahan dengan penetapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penjualan produk yang sebelumnya didominasi transaksi offline beralih ke online.

“Dengan adanya social distancing yang dilakukan masyarakat untuk menghindari penyebaran Covid-19, transaksi di e-commerce mengalami peningkatan. Selain itu, pemerintah dan platform e-commerce juga berperan dengan menginisiasi kampanye belanja dari rumah,” tuturnya di Jakarta.

Seiring dengan Gerakan Nasional #BanggaBuatanIndonesia yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 14 Mei lalu, Kemenperin ikut berkontribusi dengan menggelar kampanye #SemuanyaAdaDisini yang akan berlangsung pada 1-15 Juli 2020.

Kegiatan tersebut bertujuan membangun kesadaran masyarakat akan kemampuan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan kualitas yang mumpuni.

“Produk IKM dalam negeri memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk asing. Dengan menggelar #SemuanyaAdaDisini, Kemenperin mendukung promosi produk-produk IKM dengan memanfaatkan sarana digital,” papar Menperin.

Program ini rencananya melibatkan beberapa platform digital seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, Grab dan Go-jek.

Adapun sektor IKM yang menjadi target program tersebut antara lain yang menghasilkan produk makanan dan minuman dalam kemasan, produk herbal, olahan bumbu masak, furnitur, fesyen, masker nonmedis dan alas kaki, aksesoris dan perhiasan, serta kosmetik.

Selanjutnya, termasuk IKM yang memproduksi hand sanitizer dan homecare, mainan anak, peralatan makan, peralatan kebersihan, home decor dan kerajinan, peralatan masak dan perlengkapan dapur, mesin pertanian dan industri, perkakas tangan berkebun dan bertani, aksesoris otomotif, produk elektronik, serta alat kesehatan dan olahraga.

Perlindungan Kekayaan Intelektual Penting untuk Perluas Jaringan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus fokus pada pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), termasuk memfasilitasi para pelaku IKM dalam hal perlindungan kekayaan intelektual (KI). Sebab, perlindungan KI sangat penting bagi pelaku usaha dalam perluasan jaringan pemasarannya.

Guna mewujudkan sasaran tersebut, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin menggelar lokakarya secara virtual bagi fasilitator kekayaan intelektual tingkat pemula tahun 2020 pada tanggal 6-9 Juli 2020. Kegiatan ini diikuti sebanyak 90 peserta, terdiri dari Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian, serta pejabat di lingkungan Dinas Perindustrian Provinsi dan Kabupaten dan Kota dari 27 Provinsi.

“Penyelenggaraan workshop bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan di bidang kekayaan intelektual bagi aparat pembina yang menjadi ujung tombak pembinaan IKM di seluruh penjuru Indonesia,” kata Dirjen IKMA Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta.

Gati menjelaskan, kekayaan intelektual merupakan salah satu hal penting dalam perjanjian perdagangan internasional yang pelaksanaannya diatur dan diawasi oleh World Intelectual Property Organization (WIPO). Apalagi, Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan KI dan telah mengimplementasikannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan

“Partisipasi para pembina sektor IKM sangat dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan. Termasuk tentang meningkatkan kesadaran dan pemahaman pentingnya perlindungan kekayaan intelektual kepada pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya dalam berbagai kegiatan pembinaan IKM yang dilakukan,” paparnya.

Dalam hal ini, Kemenperin secara konsisten memberikan fasilitas perlindungan kekayaan intelektual kepada para pelaku IKM melalui Klinik HKI-IKM. Sampai tahun 2019, Ditjen IKMA telah memfasilitasi pendaftaran 4.374 merek, 1.258 hak cipta, 79 desain industri, 17 paten dan 3 indikasi geografis. “Kami juga telah melatih sebanyak 1075 fasilitator KI, baik pada tingkat pemula maupun tingkat lanjutan,” imbuhnya.

Gati berharap, fasilitator kekayaan intelektual mampu menjadi mitra kerja aktif dengan Klinik Konsultasi HKI-IKM Ditjen IKMA Kemenperin dalam memberikan konsultasi dan fasilitasi subjek-subjek KI bagi pelaku IKM, mulai dari merek, hak cipta, paten, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang sampai desain tata letak sirkuit terpadu.

Maka, Workshop Fasilitator Kekayaan Intelektual Tingkat Pemula merupakan jenjang pertama dalam pendalaman pemahaman mengenai KI untuk kemudian disosialisasikan dalam berbagai kegiatan pembinaan kepada para pelaku IKM.

Tiga Negara ASEAN Bersatu Hadapi Dampak Pandemi Covid-19

Jakarta – Tiga negara ASEAN yang tergabung dalam IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) menyatakan komitmennya untuk bersatu menghadapi dampak pandemi Covid-19. Komitmen ini akan diwujudkan dalam bentuk pemulihan ekonomi dengan mengedepankan protokol kesehatan.

Plt. Sekjen Kemnaker, Budi Hartawan, menyatakan bahwa pemulihan ekonomi di kawasan Indonesia, Malaysia, dan Thailand, membutuhkan komitmen dan kerja bersama.

“Dibutuhkan kolaborasi strategis antar negara tetangga khususnya dalam kerangka kerja sama IMT-GT yang berfokus pada pemulihan ekonomi subregional di wilayah perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Thailand,” kata Plt. Sekjen Kemnaker, Budi Hartawan, dalam konferensi tentang “Managing the Impact of Covid-19 on IMT-GT Working Group on Human Resources Development, Education, and Culture Cooperation” (WGHRDEC), melalui video conference di Jakarta.

Budi mengemukakan data Asian Development Bank (ADB) selama pandemi Covid-19, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN mengalami penurunan dari 4,7 persen di tahun 2019 menjadi 1 persen di kuartal pertama tahun 2020. Berdasarkan laporan ILO, pekerja di kawasan ASEAN mengalami penurunan atau sama sekali kehilangan pendapatan.

“Bahkan kehilangan tunjangan dan perlindungan sosial terkait pekerjaan, dan kerap kali resiko tersebut lebih tinggi pada pekerja migran perempuan, ” katanya.

Pandemi Covid-19 juga menimbulkan tantangan baru di sektor ketenagakerjaan. Yaitu terhambatnya rantai pasok global dan penurunan hasil produksi yang diakibatkan adanya pembatasan sosial berskala besar dan adanya restriksi pada pergerakan mobilitas orang atau tenaga kerja.

Hal ini menyebabkan terganggunya keberlangsungan usaha yang akan diikuti oleh turunnya pendapatan bagi pekerja dan keluarganya.

“Krisis tersebut tidak hanya berdampak pada sektor formal tetapi juga sektor Informal dan kelompok pekerja tertentu seperti pekerja muda dan pekerja lansia,” ujarnya.

Budi juga menjelaskan, masyarakat di wilayah perbatasan juga terdampak oleh krisis pandemi. Perekonomian masyarakat masih sangat tergantung pada interaksi perdagangan dan mobilitas lintas negara.

Namun di sisi lain, krisis pandemi ini membuka peluang baru di bidang ketenagakerjaan. “Saat transisi new normal ini, semua stakeholder didorong beradaptasi cepat untuk memanfaatkan peluang tersebut melalui identifikasi pekerjaan masa depan, dengan memperkuat keberadaan UMKM dari segi finansial, SDM dan pemasarannya melalui teknologi digital, ” katanya.

Budi menambahkan, dengan mengedepankan semangat dan solidaritas subkawasan, IMT-GT diharapkan menjadi forum kerja sama potensial untuk menjadikan kawasan IMT-GT yang terintegrasi, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

“Khususnya memberdayakan dan menghubungkan masyarakat (people to people connectivity) dalam upaya menangani krisis pandemi ini,” katanya

Sementara Karo Kerja Sama Luar Negeri (KLN) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, selaku Ketua dalam pertemuan WG HRDEC, menambahkan, pertemuan ini telah menghasilkan rekomendasi kolaborasi potensial ketiga negara dalam penanganan dampak COVID-19 di sektor Ketenagakerjaan.

Rekomendasi ini akan disesuaikan dengan Implementasi Blueprint IMT-GT 2017-2021. Misalnya peningkatan kapasitas pelatihan di bidang digital marketing dan penggunaan teknologi dalam mendukung sektor Ketenagakerjaan dan UMKM di wilayah perbatasan.

“Termasuk penguatan peran Pemerintah Daerah (Khususnya 10 Provinsi di Sumatera) dalam hal Peningkatan keterampilan dan pemberdayaan Ekonomi masyarakat, dengan pelibatan aktif Mitra WG HRDEC, yaitu Joint Business Council (JBC) dan University Network (UNINET),” katanya.

Indah juga menambahkan, upaya-upaya strategis tersebut perlu diambil dalam rangka mempertahankan kelangsungan pekerjaaan dan dunia usaha sehingga dapat bertahan dan bangkit kembali paska pandemi untuk berkontribusi di sektor sosial ekonomi, khususnya diwilayah perbatasan.

Covid-19, Menperin: IKM Sektor industri yang Terdampak Cukup Besar

https: img.okeinfo.net content 2020 04 12 320 2198057 covid-19-menperin-ikm-sektor-industri-yang-terdampak-cukup-besar-PP4Ki9PboV.jpeg

JAKARTA – Pengembangan sektor industri kecil menengah (IKM) tetap dilakukan di tengah menghadapi dampak pandemi Covid-19. Berbagai langkah strategis telah disiapkan agar sektor IKM dapat menjalankan usahanya dengan baik sehingga masih memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

“Salah satu upayanya adalah kami melakukan realokasi anggaran di seluruh satuan kerja, yang kemudian juga ditujukan untuk IKM. Sebab, IKM menjadi sektor industri yang terkena dampak cukup besar akibat wabah Covid-19,” jelas Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dilansir dari laman Kemenperin.

Di samping itu, pemerintah juga memberikan stimulus untuk sektor industri melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Melalui Perppu ini, pemerintah menganggarkan sekitar Rp150 triliun untuk pemulihan ekonomi.

“Sehingga ketika nantinya wabah Covid-19 ini sudah berakhir, IKM akan jadi sektor industri yang dapat rebound dengan lebih cepat,” ujar Menperin.

Selain stimulus tersebut, pemerintah akan menganggarkan Rp6,1 triliun untuk disalurkan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Hal ini sudah disampaikan Kemenperin dalam rapat koordinasi terbatas sehingga alokasi KUR untuk IKM dapat diperbesar,” imbuhnya.

Menaker Ida Jelaskan Informasi Soal Jumlah TKA Yang Masuk Konawe

undefined

Jakarta – Menteri Ketenagkerjaan, Ida Fauziyah, menjelaskan jumlah kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, sekitar 500 TKA akan masuk ke Konawe dan sebanyak 5.000 tenaga kerja lokal akan terserap oleh perusahaan yang membutuhkan di sana.

“Jadi tenaga kerja (TKA-red) yang akan datang direncanakan masuk 500 orang. Dengan mereka (TKA) bisa mengoperasikan perusahaan yang dibangun, maka akan bisa menyerap 5.000 tenaga kerja lokal, bukan 5.000 TKA,” ujar Menaker Ida disela-sela rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Menurut Menaker, sudah ada nota kesepahaman antara perusahaan dengan Pemkab Konawe untuk merekrut tenaga kerja lokal secara bertahap. Termasuk jumlah 500 TKA tersebut telah dikoordinasikan dengan Forkopimda, Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota.

“Kita tentunya harus memastikan juga kesiapan dan kondisi daerahnya. Setelah semuanya siap Rencana Penggunaan TKA (RPTKA)-nya kita akan berikan. Sekali lagi kenapa diizinkan, karena ada komitmen untuk menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 5.000 pekerja,” ujar Menaker Ida.

Menaker Ida berpendapat di masa pandemi Covid-19 ini, diharapkan banyak tenaga kerja lokal terserap di berbagai daerah. Pasalnya, jutaan pekerja telah menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan akibat Covid-19.

“Yang paling penting, mereka (TKA) adalah skilled dengan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu,” katanya.

Menteri Ida menambahkan, kedatangan para TKA ke Konawe karena keahlian para TKA tersebut dibutuhkan oleh sejumlah perusahaan di Konawe.

Terkait hadirnya TKA bersamaan saat pengangguran di Indonesia bertambah selama pandemi, Menaker Ida menyatakan pihaknya telah meminta perusahaan untuk turut menyerap tenaga kerja lokal.

“Alasan pemerintah menyetujui masuknya TKA China tersebut karena keahliannya dibutuhkan oleh dua perusahaan yang ada di Konawe. Kita minta juga ada tenaga kerja lokal yang akan mendampingi mereka, agar terjadi transfer of knowledge. Pada akhirnya tenaga kerja lokal kita sudah bisa memahami teknologinya, maka operasional selanjutnya akan diserahkan kepada tenaga kerja lokal kita,” katanya.

Dalam raker yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar (Fraksi PKS), Menaker Ida didampingi oleh Plt. Sekjen Kemnaker, Budi Hartawan; Dirjen Binalatas, Bambang Satrio Lelono; Plt.Dirjen Binapenta dan PKK, Aris Wahyudi; Plt.Dirjen Binwasnaker dan K3, Iswandi Hari; dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto.

Kemenperin Jembatani IKM Komponen Logam Dengan Manufaktur Otomotif

Kementerian Perindustrian terus mendorong pelaku industri kecil menengah (IKM), agar bisa tetap menjalankan usahanya di tengah pandemik Covid-19. Salah satu sektor adalah IKM logam yang memproduksi berbagai komponen otomotif.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih mengatakan, IKM di sentra logam Tegal yang telah menjadi mitra Agen Pemegang Merek (APM) sebagai tier 1 dan tier 2, mengalami penurunan omzet hingga 90%. Hal itu karena APM sempat berhenti beroperasi beberapa waktu lalu,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih .

“Kami terus melakukan penjajakan terhadap peluang pasar yang ada,” jelas Gati. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjembatani IKM di sentra logam di Tegal, Jawa Tengah, dalam menjajaki pasar baru di sektor industri otomotif. “Kami telah menggelar program link and match antara IKM dengan perusahaan besar,” terangnya.

IKM Logam Otomotif di Tegal

Melalui kegiatan yang bertema “perjodohan” itu, substitusi impor yang tengah dilakukan PT Sinar Agung Selalu Sukses (SASS) di masa pandemik ini menjadi harapan baik bagi pelaku IKM di sentra logam Tegal.

Perusahaan ini adalah salah satu dari perusahan manufaktur otomotif, yang memproduksi suku cadang kendaraan bermotor, baik itu roda dua dan empat, untuk pasar Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun aftermarket.

IKM di sentra logam Tegal berhasil mendapatkan purchase order (PO) dari SASS untuk membuat produk substitusi impor berupa handle socket LT 10 ton, handle socket LT 5 ton, dan handle socket LT 30,32 ton.